Satgas COVID-19 Ungkap Tantangan Sinkronisasi Data Real Time Kasus Corona

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 18:34 WIB
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito (YouTube Sekretariat Kabinet)
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito (YouTube Sekretariat Kabinet)
Jakarta -

Pemerintah mengaku masih mengupayakan adanya data real time kasus Corona se-Indonesia. Satgas COVID-19 mengungkap tantangannya karena negara kepulauan, tidak mudah menyinkronkan data kasus Corona di Indonesia.

"Kami tidak lelah untuk selalu memperbaiki kualitas data dan integrasi data di Indonesia. Sinkronisasi data ini memang suatu pekerjaan yang berat dan Indonesia tidak pernah siap, begitu juga negara di dunia tidak siap," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9/2020).

Wiku mengatakan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan terdiri atas 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota memerlukan ribuan titik yang dicatat. Kemudian ribuan titik yang dicatat tersebut perlu dilaporkan ke tingkat pusat dan dicek lagi oleh Kementerian Kesehatan.

"Titik pencatatan ini perlu di sinkronisasi untuk masuk ke data nasional di Kemenkes sehingga akhirnya bisa divalidasi dan diumumkan pada publik," katanya.

"Untuk mendapatkan data yang real time sangat banyak hambatan dan tantangannya yang harus dilalui baik melalui proses pelaporan pencatatan, pelaporan, sampai dengan terkumpul suatu sistem data yang terintegrasi dari seluruh daerah tersebut dan juga dari karakteristik geografis kita," sambung Wiku.

Meski demikian, pemerintah akan berusaha menampilkan data secara real time. Hal tersebut untuk membantu stakeholder dalam menentukan kebijakannya.

"Walaupun demikian, Satgas COVID-19 terus berusaha mendekati menampilkan data secara real time, kami tidak mau menyerah dengan keadaan dan terus berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa," kata Wiku.

"Mohon bersabar, mohon kami didukung agar betul-betul pencatatannya semakin baik, tidak terjadi perbedaan pendataan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam pengambilan keputusan bisa akurat karena datanya yang berkualitas," imbuhnya.

(yld/dhn)