Aksi Peringati Hari Tani di Depan DPRD Bengkulu Berujung Ricuh

Hery Supandi - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 18:31 WIB
Demo peringatan Hari Tani Nasional yang berujung ricuh di Bengkulu
Demo peringatan Hari Tani Nasional yang berujung ricuh di Bengkulu. (Hery Supandi/detikcom)
Bengkulu -

Sejumlah massa dari mahasiswa dan petani menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan DPRD Provinsi Bengkulu. Aksi berujung ricuh dan 8 pedemo diamankan polisi.

"Untuk yang diamankan ada 8 orang, kita akan minta keterangan mereka dan nanti juga penanggungjawab atau korlap akan dipanggil untuk klarifikasi," kata Kapolres Bengkulu AKBP Pahala Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Pahala menerangkan kericuhan terjadi ketika massa menolak dibubarkan. Aksi tersebut terpaksa dibubarkan karena melanggar Maklumat Kapolri tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.

"Kita menghindari jangan sampai aksi unjuk rasa ini menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di Bengkulu," tuturnya.

Selain itu, kata Pahala aksi unjuk rasa ini melanggar ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di mana surat pemberitahuan unjuk rasa baru disampaikan satu hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa, sedangkan aturannya minimal diberikan tiga hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa.

Sementara itu koordinator aksi, M Frengki Wijaya menyayangkan tindakan pihak kepolisian yang membubarkan paksa aksi unjuk rasa tersebut. Terlebih, sambung Frengki, pembubaran itu dilakukan dengan melepaskan tembakan gas air mata dan air dari mobil water cannon.

"Kita sangat menyayangkan tindakan pihak kepolisian ini, apalagi ada beberapa teman kami yang ditangkap dan kita sudah menyiapkan kuasa hukum untuk memproses teman-teman yang ditangkap itu," kata Frengki.

Frengki mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk merespons konflik agraria antara petani lokal dan korporasi. Ada 8 tuntutan yang dibawa pengunjuk rasa, salah satunya meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law.

Selain itu, mereka membawa nota kesepakatan pengusutan persoalan konflik agraria yang terjadi di Bengkulu. Namun sayangnya, nota kesepakatan itu tidak ditandatangani anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

"Kita minta mereka untuk menyelesaikan konflik-konflik itu tapi nota kesepakatannya tidak ditandatangani," ucap Franki.

Ia menambahkan, untuk tudingan pihak kepolisian yang menyebut aksi unjuk rasa tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan tidak benar. Seluruh massa aksi sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.

(aud/aud)