Tolak Omnibus Law, Massa Akumulasi Kemarahan Buruh 'Geruduk' DPRD Sumut

Datuk Haris Molana - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 12:59 WIB
Massa buruh menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. Mereka menolak RUU Cipta Kerja
Demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. (Datuk Haris Molana/detikcom)
Medan -

Massa yang tergabung dalam kelompok Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut menggelar demonstrasi menolak omnibus law atau RUU Cipta Kerja di depan DPRD Sumut. Lalu lintas di sekitar gedung Dewan dialihkan.

Pantauan detikcom di depan DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/9/2020), tampak massa memenuhi badan jalan. Massa mengawali aksinya dengan berjalan dari Lapangan Merdeka.

Terlihat satu mobil komando berada di depan massa aksi. Massa kemudian menggelar orasi secara bergantian. Ada juga sejumlah spanduk berisi protes soal omnibus law yang dibawa massa aksi.

"Tuntutan kita aksi hari ini adalah kita tetap konsisten menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja," sebut Koordinator Aksi, Halim Sembiring.

Halim mengatakan massa aksi akan bergerak ke Kantor Gubernur Sumut. Mereka juga bakal meminta komitmen Gubernur untuk menghentikan penggusuran paksa. Dia menyebut aksi hari ini menjadi bagian peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2020.

"Kami juga akan menuju ke kantor Gubernur Sumut. Harapannya, gubernur berkomitmen untuk menghentikan penggusuran paksa terhadap lahan-lahan rakyat yang ada di Sumut. Terutama seminggu belakangan ini, kita melihat bahwa pemerintah itu melakukan penggusuran paksa menggunakan aparat TNI-Polri di Langkat," ujar Halim.

"Pasti kita mengharapkan bahwa DPRD dan Gubernur Sumut untuk mengakui dan menghormati hak-hak petani dan masyarakat adat Sumut," ujar Halim.

Selain itu, massa AKBAR meminta pemerintah mendukung terwujudnya reforma agraria. Mereka juga meminta ada jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Akibat demo tersebut, kendaraan dari Jalan Kapten Maulana Lubis yang hendak berbelok ke Jalan Imam Bonjol dialihkan ke arah Lapangan Merdeka. Aparat terlihat berjaga di sekitar Gedung DPRD Sumut.

(haf/haf)