Round-Up

Hiburan Malam-Pernikahan di Ibu Kota Pun Jadi Klaster Baru Penularan

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 06:37 WIB
Kasus Corona di Indonesia masih jadi sorotan. Dinkes Provinsi DKI Jakarta pun membenarkan data yang tampilkan 68 perkantoran di DKI jadi klaster virus Corona.
Foto: Ilustrasi ibu kota Jakarta. (Rifkianto Nugroho/detikcom).

Selain perkantoran, klaster keluarga juga sempat menjadi perhatian di ibu kota. Pemprov DKI sendiri mencatat lebih dari 7 ribu kasus yang berasal dari klaster keluarga. dr Dewi Nur Aisyah menjelaskan klaster keluarga di DKI Jakarta sendiri tercatat dari 1.515 anggota keluarga sebelumnya. Hingga akhirnya menyebar ke beberapa anggota keluarga lain dengan total kasus lebih dari 7 ribu.

"Jadi ada salah satu anggota keluarga yang ternyata positif nih, ini ada 1.515, ini bisa ayah bisa ibu, bisa anak, bisa siapapun," sebut Dewi.

"Tetapi dari satu orang positif ini karena dia interaksi dengan keluarga, bisa dengan suami, istri, ayah ibu dan anak-anaknya, muncullah beberapa orang yang ternyata juga positif," lanjutnya.

Satgas Penanganan COVID-19 sendiri mencatat ada 6 klaster penyumbang angka kasus Corona terbanyak. Enam klaster itu adalah rumah sakit, komunitas, perkantoran, anak buah kapal (ABK) atau pekerja migran Indonesia (PMI), pasar, dan puskesmas.

Pemprov DKI kini tengab mengatur rencana peraturan daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang penanganan Corona. Raperda itu akan mengatur soal sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan lantaran sanksi pi dana tak bisa diatura dalam peraturan gubernur (pergub).

"Ada ketentuan peraturan perundang-undangan, pergub atau kepgub (keputusan gubernur) tidak bisa mengatur sanksi pidana," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Riza menilai sanksi pidana pelanggaran protokol kesehatan perlu diatur. Dengan begitu, sebut diam aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti kasus-kasus yang muncul.

"Mudah-mudahan melalui perda ini dimungkinkan (untuk mengatur sanksi pidana), sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan," jelasnya.

Namun demikian, Riza tidak menjelaskan lebih detail mengenai sanksi pidana dimaksud. Dia hanya memastikan apa yang dituangkan dalam Raperda tentang Penanganan COVID-19 akan disinkronkan dengan UU yang sudah ada.

"Ya semua nanti diatur, ya. Jadi saya tidak mau mendahului nanti sampai memang ada usulan-usulan terkait pidana di beberapa hal, termasuk jenis kegiatan yang dianggap melanggar," ucap Riza.

"Namun semua nanti dibuat tidak boleh juga aturan Perda melebihi dari pada undang-undang yang ada, semua akan kita koordinasikan sinkronkan dan kita harmonisasi dengan peraturan perundangan," imbuhnya.

Berikut ini data klaster di DKI Jakarta 4 Juni-12 September 2020:

1. Hotel: 3 kasus (0,01%)
2. Pesantren: 4 kasus (0,01%)
3. Hiburan malam: 5 kasus (0,01%)
4. Pengungsian: 6 kasus (0,02%)
5. Sekolah: 19 kasus (0,05%)
6. Kegiatan pernikahan: 25 kasus (0,07%)
7. Panti asuhan: 36 kasus (0,09%)
8. Rutan: 63 kasus (0,16%)
9. Kegiatan keagamaan: 104 kasus (0,27%)
10. Asrama: 188 kasus (0,31%)
11. Pegawai di puskesmas: 220 kasus (0,57%).
12. Pasar: 622 kasus (1,62%)
13. Pegawai di RS: 665 kasus (1,73%)
14. ABK/PMI: 1.641 kasus (4,27%)
15. Perkantoran: 3.194 kasus (8,31%)
16. Pasien di komunitas: 15.133 kasus (39,36%)
17. Pasien rumah sakit: 24.400 kasus (63,46%)


(elz/ear)