Dewas Tepis Izin Sita-Geledah Hambat Penyidik KPK: Kalau OTT Bisa Pakai KUHAP

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 20:24 WIB
Tumpak Panggabean Jadi Dewan Pengawas KPK (Kanavino/detikcom)
Tumpak Panggabean (Kanavino/detikcom)
Jakarta -

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Panggabean dan anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan sebagai pihak terkait di sidang uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Albertina mengatakan kebocoran informasi terkait penyadapan bisa saja terjadi bahkan jika tanpa harus meminta izin ke Dewas.

"Tugas Dewas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin, khususnya izin penyadapan, juga tidak dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi. Karena kebocoran informasi dapat terjadi walaupun izin penyadapan itu diberikan kepada pengadilan ataupun terjadi apabila pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas," kata Albertina saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait di sidang MK, yang disiarkan di YouTube MK RI, Rabu (23/9/2020).

Sebelumnya, banyak pihak menyoroti wewenang Dewas yang dapat memberikan izin atau menolak terkait permintaan penyadapan yang diajukan penyidik KPK. Publik menyoroti mekanisme izin kepada Dewas bisa berpotensi terjadi kebocoran informasi.

Menjawab hal tersebut, Albertina bicara soal integritas. "Permasalahan kebocoran informasi penyadapan tergantung dari integritas masing-masing personal yang terlibat dalam permohonan atau pemberian izin penyadapan," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewas Tumpak Panggabean membantah keberadaan Dewas menghambat kinerja penyidik KPK dalam melakukan penyitaan. Menurutnya, saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT), penyitaan tak perlu izin kepada Dewas karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak diatur terkait penyitaan dalam keadaan mendesak, melainkan penyitaan bisa menggunakan ketentuan KUHAP.

"Berkenaan dengan hal itu, apabila penyidik melakukan kegiatan tertangkap tangan, tentunya dapat melakukan suatu kegiatan yang namanya penyitaan, yang namanya penyitaan atau penggeledahan dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP dalam keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 KUHAP dimungkinkan penyidik melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memohon izin dari pengadilan," kata Tumpak.

Dia mengatakan Pasal 37 huruf b UU 19/2019 memang mengatur wewenang Dewas memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Namun, lanjutnya, jika dalam keadaan mendesak seperti OTT, penyidik dapat menggunakan ketentuan KUHAP.

"UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak mencantumkan klausul bagaimana kalau terjadi situasi yang mendesak. Oleh karena itu, bertolak pada ketentuan Pasal 39 sebagaimana yang saya sebutkan terdahulu, maka diperlakukan ketentuan umum, yaitu KUHAP," kata Tumpak

"Oleh karena itu, menurut hemat kami, apabila terjadi situasi yang mendesak dalam hal tertangkap tangan, tentunya penyidik dapat menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 34 dan 38 ayat 2 KUHAP. Karena di dalam ketentuan UU 19 2019 tidak mengatur secara spesifik kekhususan bagaimana kalau itu terjadi keadaan mendesak," katanya.

Selain itu, Dewas membantah apabila dianggap melakukan intervensi terhadap penyidik KPK. Sebab, menurutnya, Dewas hanya memeriksa kelengkapan syarat sebelum memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Menyangkut Pasal 37 b tentang masalah pemberian izin atau tidak memberikan izin penyadapan penggeledahan ini telah memasuki ranah pro justicia seolah-olah ada intervensi dari Dewas terhadap kegiatan yang dilakukan penyidik KPK. Kami berpendapat tidak dilakukan karena Dewan Pengawas tidak mencampuri masalah penanganan perkara. Yang kami campuri adalah apakah pemberian izin telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan dalam UU," kata Tumpak.

Sebelumnya, Novel Baswedan tegas menolak kehadiran Dewas KPK. Menurutnya, perizinan yang harus melalui Dewas membuat birokrasi makin panjang sehingga berpotensi kebocoran OTT hingga hilangnya alat bukti.

Menurut Novel, perizinan itu membuat OTT tidak maksimal. Hal ini disampaikan Novel di depan sembilan hakim konstitusi dalam sidang judicial review UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Biasanya ada terkait dengan OTT, penangkapan atau pencarian orang. Ini menjadi sulit dilakukan. Itu bisa menjadi potensi bukti penting jadi hilang karena UU KPK baru, hanya dibolehkan dengan izin Dewas," ucap Novel, Rabu (23/9).

Novel memberikan contoh menyita handphone. Menurutnya, penyitaan itu harus dilakukan seketika, tetapi kini menjadi kesusahan karena harus izin Dewas. Hal itu pun, kata Novel, berbuntut panjang dalam proses pro justitia.

"Alat komunikasi, chatting. Karena proses perizinan, dicatat dulu (barang apa saya yang mau disita). Kalau orangnya yang menguasai barang tidak mau memberikan, harus izin dulu. Maka besoknya bisa jadi rusak atau tidak akurat," papar Novel.

(yld/jbr)