Nadiem: Akurasi Penerima Bantuan Kuota Internet Tanggung Jawab Kepsek-Rektor

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 20:13 WIB
Anak-anak belajar di Aula Kelurahan Jati Rahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/7/2020). Pihak kelurahan menyediakan fasilitas ruang belajar ber-AC dan wifi gratis bagi siswa. Tujuannya untuk membantu siswa yang selama ini sulit memenuhi paket kuota internet untuk belajar sekolah.
Ilustrasi belajar daring (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti soal akurasi pengiriman kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia mengungkit soal anggota Ombudsman RI Alvin Lie yang mendapat bantuan kuota internet.

Hal itu disampaikan Abdul Fikri dalam rapat kerja bersama Kemendikbud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Ia meminta penjelasan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Kemudian tadi sudah disinggung ini Komisi X. Fungsi kontrol seperti apa pembagian kuota karena ada anggota Ombudsman S3 dapat kuota internet ini. Saya kira perlu dijelaskan. Apakah ini sesuai juklak juknisnya atau tidak?" kata Fikri.

Suasana Mendikbud Nadiem Makarim rapat bersama Komisi X DPR (Rahel Narda/detikcom)Mendikbud Nadiem Makarim rapat bersama Komisi X DPR. (Rahel Narda/detikcom)

Nadiem mengungkapkan tanggung jawab terkait akurasi pengiriman bantuan kuota internet kepada nomor handphone peserta didik jadi tanggung jawab kepala sekolah (kepsek) atau rektor.

"Tanggung jawab utama akurasi daripada nomor tersebut adalah di kepala satuan pendidikan. Nomor itu benar, nomor itu salah, tanggung jawabnya ada di kepala sekolah dan di kepala universitas," kata Nadiem.

Nadiem mengimbau para orang tua siswa untuk mengajukan keluhan langsung kepada kepala satuan pendidikan. Khususnya, apabila orang tua siswa mengalami kendala terkait nomor handphone yang digunakan untuk menerima kuota.

"Jadi komplainnya ke mana orang tua yang belum terima? Komplain langsung ke kepala sekolah untuk membenarkan nomornya, perubahan apa," ujar Nadiem.

Nadiem juga meminta agar orang tua siswa yang belum terdaftar dalam bantuan kuota internet agar tidak khawatir. Menurut Nadiem, mereka bisa menyampaikan keluhan langsung ke kepala sekolah.

"Jadinya jangan khawatir jangan panik. Jangan ke mana-mana komplainnya. Langsung ke kepala sekolah bilang 'ini nomor saya yang benar ya'. Dan setiap kali diberikan kuota akan valid 30 hari setelah kuota itu dikirim. Jadi jangan khawatir. Walaupun menerimanya telat, itu valid buat 30 hari," ujar Nadiem

Menurut Nadiem akurasi nomor handphone dalam bantuan kuota internet sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Sebab, para kepala sekolah telah membuat perjanjian terkait hal itu.

"Ini tanggung jawabnya kepala sekolah karena kepala sekolah pun sudah menandatangani. Untuk dapatkan kuota dia harus menandatangani bahwa 'ini adalah akurasi dari nomor-nomor ini adalah tanggung jawab saya'," ungkapnya.

(hel/jbr)