Yorrys Akan Laporkan Sekjen DPD RI Reydonnyzar ke Bareskrim Polri

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 12:24 WIB
Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengaku diklarifikasi KPK soal pemberian uang Rp 1 miliar dari Fayakhun Andriadi, Anggota DPR yang terjerat kasus korupsi Bakamla.
Yorrys Raweyai. Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom
Jakarta -

Anggota DPD RI Yorrys Raweyai menilai setiap keputusan Sekjen DPD atas nama Reydonnyzar Moenek, yang ditetapkan setelah 6 Mei 2020, cacat secara hukum. Ia berencana untuk melaporkan Sekjen DPD RI itu ke Bareskrim Polri dan Ombudsman RI.

Yorrys menjelaskan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek (DM) telah diberhentikan dari jabatannya melalui Keppres tertanggal 6 Mei 2020. Namun, sejak tanggal tersebut Moenek masih tetap menjalankan tugasnya hingga hari ini.

"Nah kesimpulan yang kami dapatkan dari berbagai macam penelusuran ke mana-mana. Selama bulan Mei sampai dengan ini hari, semua kebijakan yang dikeluarkan sekjen dan di tanda tangani oleh dia baik pengelolaan, anggaran dan sebagainya, itu cacat hukum dan masuk ke ranah pidana," ujar Yorrys saat dihubungi pada Selasa (23/9/2020).

"Ini yang kami akan mulai menyusun kronologi dan lain sebagainya untuk melaporkan ke Bareskrim Polri dan Ombudsman tentang hal ini," sambung Yorrys

Menurut Yorrys, sesuai undang-undang aparatur sipil negara (ASN), Moenek sudah tidak boleh melakukan kegiatan atas jabatan Sekjen DPD. Namun, menurutnya, Moenek masih melalukan tugas Sekjen DPD selama 5 bulan.

"Dia sudah diberhentikan dengan hormat tanggal 6 Mei. Jadi menurut undang-undang ASN, sejak itu tidak boleh ada kegiatan lagi. Tapi kok kenapa dia masih bisa melakukan itu sampai sudah 5 bulan kan. Ini kan pidana kan. Jadi secara hukum, administrasi, anggaran itu semua kena tidak boleh," ucap Yorrys.

Selain itu, Yorrys mengatakan juga akan meminta BPK untuk melakuan audit terhadap kinerja DPD yang sudah belangsung hingga saat ini.

"Dua hal yang kita mau tempuh secara hukum itu adalah ke Bareskrim kemudian kita akan ke BPK untuk meminta audit investigasi selama periode ini. Karena ini cacat hukum kan," tuturnya.

Yorrys mengatakan pelaporan ke Bareskrim akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan kasus seperti ini bukan perkara yang sepele.

"Nanti kita lihat. Harus secepatnya. Kan kita musti kumpul rapat dan bikin surat. Baru ajukan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kan sudah kelamaan kan. Ini nggak boleh main-main," tuturnya.

Diketahui, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengkonfirmasi pencopotan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek (DM) sejak 6 Mei 2020. Nono menyebut keputusan Sekjen DPD atau jabatan lainnya atas nama Reydonnyzar Moenek, yang ditetapkan setelah 6 Mei 2020, tidak sah.

"Ya, sesuai Keputusan Presiden No 39/Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020. SK Presiden tersebut diterima oleh Sekretariat Kesekjenan tanggal 8 Mei 2020," kata Nono saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/9/2020) malam.

Namun Nono mengatakan seluruh pimpinan DPD tidak menerima informasi itu. Menurutnya, begitu surat itu diterima Kesetjenan DPD, tidak ada pemberitahuan tentang pencopotan itu.

"Pimpinan DPD tidak terima pendistribusiannya. Saudara DM pun tidak melapor kepada pimpinan, sehingga apapun yang dilakukan oleh saudara DM sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai sekarang, baik sebagai Sekjen, PPK dan Pansel Sekjen, dan Demin DPD adalah tidak sah, yang memiliki konsekuensi serta implikasi administrasi, keuangan dan hukum," kata Nono.

Tonton juga video 'Sepak Terjang Eks Sekjen MA Nurhadi Hingga Ditangkap KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/tor)