Firli Janji Tingkatkan Kerja KPK Meski Anggaran Rp 1,8 T Belum Terpenuhi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 20:36 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri usai menjalani sidang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, di gedung C1 KPK Kuningan Jakarta, Selasa (25/8/2020) . Persidangan yang berlangsung tertutup tersebut memeriksa Firli atas dugaan  pelanggaran etik terkait aktivitas penggunaan fasilitas berupa helikopter mewah atas laporan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).
Ketua KPK Firli Bahuri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan akan terus meningkatkan kinerja lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu meski usulan anggaran 2021 tak terpenuhi. Dia menyebut ada kekurangan alokasi anggaran Rp 575 miliar dari anggaran yang diusulkan.

"Walaupun terdapat kekurangan anggaran tersebut, bukan berarti membuat kinerja KPK menjadi menurun. Justru KPK akan lebih meningkatkan kinerja dan tugas-tugas prioritasnya. Sebagaimana telah kami buktikan dalam tugas-tugas pencegahan pada tahun 2020, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 90,5 triliun," tegas Firli kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Dia menyebut, dari usulan anggaran Rp 1,881 triliun, alokasi anggaran yang disetujui untuk KPK sebesar Rp 1,305 triliun.

Namun besaran anggaran yang disetujui ini naik dari pagu tahun 2020 sebesar Rp 955,08 miliar dan pagu indikatif 2021 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 1,055 triliun.

Firli mengatakan KPK dalam pengajuan anggaran sebesar Rp 1,881 triliun didasarkan pada kebutuhan operasional yang terbagi dalam empat program. Keempat program tersebut, pertama, dukungan manajemen sebesar Rp 1,595 triliun. Kedua, program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp 115,3 miliar. Ketiga, program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp 105,1 miliar. Keempat, program penindakan sebesar Rp 65,6 miliar.

"Sedangkan semula anggaran pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp 118,04 miliar. Setelah dilakukan revisi, total anggaran untuk program pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp 310.422.000.000. Naik Rp 87 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp 223 miliar," jelasnya.

Firli mengatakan Indonesia bisa menjadi negara bebas korupsi diperkirakan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Salah satu strategi pencegahan ialah lewat pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat yang antikorupsi.

"Dalam 10 tahun ke depan, kami yakin KPK dan segenap anak bangsa memiliki keyakinan Indonesia bebas dari korupsi apabila pendidikan masyarakat dengan output banyaknya penyuluh antikorupsi, banyaknya insan-insan Indonesia warga anak bangsa menjadi agen pembangun integritas," kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (21/9).

Dia mengatakan mimpi Indonesia bebas korupsi 10 tahun mendatang bisa terwujud apabila jumlah penyuluh antikorupsi dan agen pembangun integritas di setiap wilayah Indonesia ditingkatkan. Firli mengatakan sejauh ini hanya terdapat 827 orang penyuluh antikorupsi dan 68 orang agen pembangun integritas.

"Kami berharap dan sungguh-sungguh berupaya kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai ke pelosok Indonesia memiliki agen pembangun integritas dan memiliki penyuluh antikorupsi," harapnya.

(jbr/imk)