Pertimbangkan Larangan Arak-arakan Saat Pilkada, Mahfud: PKPU Akan Direvisi

Kadek Melda L - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 16:34 WIB
Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (Faiq Azmi/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md memastikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada 2020 akan direvisi. Dalam merevisi PKPU tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk melarang kegiatan yang menyebabkan kerumunan, seperti arak-arakan.

"Untuk memastikan penegakan hukum protokol kesehatan, akan dilakukan perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, yang antara lain akan mempertimbangkan larangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung yang melebihi jumlah tertentu, juga akan ada revisi terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017," kata Mahfud saat rapat virtual koordinasi persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Selasa (22/9/2020).

"Atau mungkin tidak ada direvisi atau mungkin akan diolah kembali untuk kemudian disatukan ke mana isi-isinya yang perlu diselesaikan atau disesuaikan," lanjutnya.

Mahfud menuturkan revisi PKPU akan dilakukan secepatnya. Pemerintah berharap revisi dapat diselesaikan sebelum masuk masa kampanye Pilkada 2020.

"Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 akan diselesaikan, tentu dalam waktu cepat, diharapkan sebelum 26 (September 2020), karena pada saat itu sudah ada kampanye, mulai kampanye-kampanye pilkada," tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga berharap proses kampanye nantinya dapat berjalan secara adil. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ingin agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan dan menjadi tanggung jawab bagi semua pihak.

"Diharapkan agar kampanye bisa lebih banyak dilakukan secara adil. Kemudian harus disiplin menggunakan masker, sabun, hand sanitizer, menjaga jarak. Itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab yang kontestan, tanggung jawab yang punya partai, pimpinan partai dan pemerintah," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2