Cegah Corona di Pilkada, Mahfud Minta Pimpinan Parpol Kendalikan Pendukung

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 15:57 WIB
Mahfud Md
Mahfud Md (Faiq Azmi/detikcom)
Jakarta -

Sekjen-sekjen partai politik ikut rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 bersama Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud pun berpesan agar pimpinan parpol ikut membantu penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) dalam pelaksanaan pilkada.

Rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar secara virtual bersama para sekjen parpol, Selasa (22/9/2020). Ikut hadir dalam rapat, Ketua Bawaslu Abhan, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Sekjen PBB Afriansyah Nur, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wasekjen Hanura Tari Siwi Utami, Wasekjen NasDem Johnny Plate, Wasekjen Garuda Sulistianing Sasih, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Mahfud meminta agar para pimpinan parpol mengendalikan para pendukungnya, termasuk pengurus-pengurus di daerah, untuk tidak membuat kerumunan dalam setiap tahapan pilkada. Suara pimpinan parpol, menurutnya, didengar oleh jajaran di daerah.

"Partai politik mempunyai peran besar, sekjen maupun wakil sekjen partai politik itu mempunyai pengaruh besar bersuara dan bertanda tangan yang mengarahkan para pengurusnya, baik daerah itu sangat akan didengarkan. Itulah sebabnya pada hari ini kita bertemu," kata Mahfud dalam rapat yang disiarkan dalam akun YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud menuturkan permintaan parpol ikut membantu pengendalian protokol kesehatan lebih dikhususkan pada sekjen dan pimpinan parpol. Sedangkan penegakan hukumnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Selain melalui lembaga-lembaga struktural yang telah disebutkan, kita juga akan melalui infrastrukturnya, lebih khusus yaitu kepada sekjen atau pimpinan partai politik untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin. Dan penegakan hukum maka di sini juga kita undang dari Polri," tuturnya.

Mahfud menyampaikan, penetapan pilkada pada 9 Desember 2020 merupakan sebuah komitmen bersama untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Dikatakan Mahfud, hal itu juga sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

"Yang diperhatikan sama, yaitu masifikasi terhadap COVID-19. Oleh sebab itu, sesudah diputuskan atau disepakati bahwa dilaksanakan pemilu pilkada serentak pada Desember. Itu sudah disepakati adalah bagaimana kita punya komitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020," jelas Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menegaskan pilkada akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Namun harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan.

"Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang, meski ada beberapa tokoh dan kalangan yang meminta agar pilkada ditunda mengingat pandemi Corona masih ada. Ada beberapa alasan yang membuat Jokowi memutuskan pilkada tetap jalan terus, salah satunya adalah mengenai hak konstitusi yang harus terjamin.

(elz/ear)