Mendagri Larang Pengumpulan Massa Saat Penetapan Paslon Pilkada Besok

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 15:22 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Muslimin Abbas/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan mengantisipasi terjadinya kerumunan pada tahapan Pilkada 2020. Dia meminta agar pasangan calon taat dengan protokol kesehatan.

"Kita mengantisipasi tahapan yang rawan kerumunan sosial yang bisa menjadi media penularan COVID-19, tanggal 23 besok itu adalah hari penetapan pasangan calon yang lolos atau tidak lolos oleh KPUD," jelas Tito dalam Rakor Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).

"Kemudian tanggal 24 pengambilan nomor urut pasangan calon. Dan setelah itu hari Sabtu akan dimulai kampanye selama 71 hari dan dilanjutkan selain masa tenang 3 hari, tanggal 9 (Desember) baru pemungutan suara," sambungnya.

Tito mengatakan pada penetapan pasangan calon pada 23 September nanti, tidak ada undangan untuk paslon. Pengumuman akan disampaikan melalui daring atau ditempel di kantor KPUD setempat.

"Besok tanggal 23 KPU sudah menyampaikan bahwa tidak ada undangan untuk pasangan calon atau tim suksenya, yang ada rapat pleno tertutup KPUD setelah itu mereka akan mengumumkan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos sesuai dengan aturan yang ada dan diumumkan melalui website atau memasang di papan pengumuman kantor KPUD masing-masing," sebutnya.

Kepada pasangan calon yang dinyatakan lolos, Tito meminta agar tak ada perayaan yang menimbulkan kerumunan. Serta untuk calon yang tak lolos agar tidak menumpulkan massa untuk melakukan aksi yang anarkis.

"Kerawanannya adalah bagi yang lolos mungkin akan euforia, muter-muter, konvoi, arak-arakan, tidak boleh sampai terjadi. Kemudian bagi yang tidak lolos mungkin kecewa, marah, tidak boleh terjadi pengumpulan massa aksi anarkis apalagi merusak kantor KPU dan lain-lain," sebut Tito.

Tito meminta agar pasangan calon yang tidak lolos mengikuti aturan yang disediakan. Yaitu mengajukan gugatan ke Bawaslu.

"Mereka dikanalisasi, menggunakan aturan hukum yang ada yaitu bisa melakukan gugatan sengketa di Bawaslu daerah, dan Bawaslu wajib menerimanya, tapi tidak boleh rame-rame. Tidak boleh ada aksi anarkis, kekerasan," katanya.

Tito berharap Pilkada 2020 bisa berjalan dengan lancar. Serta masyarakat aman dari penyebaran Corona selama Pilkada berlangsung.

"Kita doakan bersama semua bisa aman, lancar, selamat, aman COVID-19, tidak terjadi aksi kekerasan anarkis dan pemilihan menghasilkan pemimpin yang betul-betul kuat dan mendapat dukungan rakyat dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah masing-masing," katanya.

(lir/imk)