Pilkada 2020 Tak Ditunda, Perludem: Faktanya Protokol Kesehatan Dilanggar

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 05:57 WIB
Titi Anggraini
Foto: Titi Anggraini (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjreol Rachman, menegaskan Pilkada 2020 akan dilaksanakan sesuai jadwal dengan protokol kesehatan yang ketat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi untuk menunda Pilkada.

"Perjalanan Pilkada kan masih dalam proses, saya kira mestinya Pemerintah tidak menutup diri atas suar dan aspirasi kelompok besar masyarakat yang sudah menyampaikan seruannya soal penundaan Pilkada, seperti NU dan Muhammadiyah," kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan, Senin (21/9/2020).

Diketahui Muhammadiyah dan PBNU meminta agar pemerintah mengkaji kembali pelaksanaan Pilkada saat pendemi Corona. Menurut Titi permintaan penundaan itu bisa berpengaruh pada partisipasi pemilih.

"Kalau pemerintah tetap memaksakan melawan arus besar publik maka bisa saja bisa berdampak pada apatisme masyarakat yang menguat pada proses yang sedang berlangsung, dan pada akhirnya bisa mempengaruhi motivasi mereka untuk berpartisipasi di pemilihan nanti," kata dia.

Titi kemudian menyinggung pelaksanaan tahapan Pilkada. Menurutnya saat pendaftaran bakal calon ke KPU masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

"Faktanya kan, pelaksanaan tahapan dengan protokol kesehatan itu banyak dilanggar khususnya saat pendaftaran bakal calon lalu oleh para aktor politik yang terlibat dalam kontestasi Pilkada 2020," jelasnya.

Lebih lanjut, Titi menjelaskan skema penundaan Pilkda dalam UU Pilkada. Titi kemudian membandingkan skema penundaan Pilkada pada UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Berdasar UU Pilkada, terdapat beberapa skema penundaan yang bisa dilakukan. Yaitu penundaan secara parsial daerah per daerah atau penundaan secara menyeluruh di seluruh daerah yang berpilkada (penundaan pemilihan serentak)," sebut Titi.

"Penundaan Pilkada secara parsial lebih ringkas mekanisme. Proses penundaan parsial ini diputuskan cukup oleh KPU di daerah setempat sebagaimana pengaturan dalam Pasal 122UU No. 8 Tahun 2015," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2