Tolak Pilkada Serentak, BEM Unair Soroti Protokol Kesehatan yang Diabaikan

Esti Widiyana - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 19:35 WIB
bem unair tolak pilkada serentak
BEM Unair tolak pilkada serentak (Foto: Esti Widiyana)
Surabaya -

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menolak adanya pilkada serentak yang akan digelar pada Desember mendatang. Ada tiga hal yang jadi sorotan, mulai dari peraturan bermasalah hingga protokol kesehatan yang diabaikan.

Pertama, mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru apabila pilkada tetap dilaksanakan serentak.

Kedua adalah instrumen hukum yang masih bermasalah. Padahal pilkada harusnya berjalan dengan adil dan solutif jntuk menjamin keselamatan masyarakat saat pandemi COVID-19. Sudah ada dua peraturan yang dikeluarkan pemerintah, UU no. 6 tahun 2020 dan juga dikeluarkan KPU yakni PKPU no. 6 2020 direvisi menjadi PKPU no. 10 tahun 2020.

"Kami melihat masih ada pasal bermasalah yang berpotensi untuk menjadi peluang dilakukannya pelanggaran protokol COVID-19, seperti pasal 11 PKPU no. 6 Tahun 2020 dan pasal 63 PKPU no. 10 Tahun 2020," kata Menko Pergerakan BEM Unair Muhammad Abdul Chaq kepada wartawan di RS Unair lantai 8, Senin (21/9/2020.

Yang ketiga adalah kurangnya komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya masih melihat, hingga pada saat pendaftaran bapaslon masih banyak pelanggaran yang dilakukan, seperti arak-arakan, tidak menjaga jaran dan tidak melampirkan hasil swab saat mendaftar.

Chaq mengatakan hal ini patut disayangkan. Terlebih bapaslon harus memberikan contoh yang baik kepada pendukung dan calon pemilihnya.

"Per kemarin itu pertengahan September dari 270 daerah yang mengadakan pilkada serentak sudah ada 60 bapaslon yang terinfeksi COVID, bahkan ada komisioner KPU yang terinfeksi. Itu kan mengindikasikan bahwa pihak yang seharusnya menjadi representasi pilkada malah belum maksimal menjaga kesehatan dan menimbulkan kekhawatiran bagi publik. Pilkada ini diamanatkan dengan protokol ketat sehingga pemilih tidak khawatir, faktanya para paslon, bapaslon ada juga dan komisioner KPU yang malah terinfeksi," jelasnya.

"Orang-orang yang menjadi representasi, otoritas Penyelenggara pilkada belum mampu untuk memastikan baik untuk dirinya dan masyarakat dari ancaman pandemi," tambahnya.

Mempertimbangkan kondisi di atas, BEM Unair pun mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah pusat, KPU dan DPR untuk menunda pilkada serentak. Jika:

1. Pemerintah pusat masih belum mampu mengendalikan laju kenaikan infeksi COVID-19 di Indonesia.

2. KPU dan DPR masih belum memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengakibatkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan pilkada serta berimbas pada peningkatan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia.

3. Belum adanya itikad baik dan serius dari seluruh pihak, khususnya para bapaslon beserta partai politik pendukung untuk mematuhi seluruh protokol COVID-19 secara konsisten. Apabila poin-poin tuntutan di atas tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang terkait, maka BEM Unair akan melakukan aksi massa dengan tuntutan yang sama.

BEM Unair juga berencana turun ke jalan setelah melakukan konsolidasi dengan internal. Kemudian setelah merumuskan naskah akademik yang akan dilampirkan dalam surat pemberitahuan.

"Rencana turun ke jalan secepatnya kami lakukan setelah konsolidasi internal dan merumuskan naskah akademik yang akan diturunkan. Lokasinya target kantor KPU simbol representasi pilkada serentak. Lokasinya pasti targetnya pasti kantor KPU (tidak pasti KPU Surabaya atau Jatim) sebagai simbol representasi pelaksanaan pilkada serentak," pungkasnya.

(iwd/iwd)