Pemakluman Corona di Kemenkes Tertinggi Tak Lepas dari Kritik

Round-Up

Pemakluman Corona di Kemenkes Tertinggi Tak Lepas dari Kritik

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 20:48 WIB
Gedung BPOM, Balitbangkes, dan P2PL
Gedung Litbangkes Kemenkes (Firdaus Anwar/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dilaporkan memiliki sebaran kasus COVID-19 tertinggi dibandingkan kementerian lainnya. Pakar hingga anggota Dewan angkat suara.

Ada pihak yang memaklumi karena pegawai Kemenkes ada di garda terdepan dalam penanganan Corona. Namun kondisi tersebut tetap tak lepas dari kritik pihak lain.

Awalnya Pemprov DKI Jakarta mengungkap data sejumlah klaster Corona di kantor kementerian dan lembaga instansi pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dihimpun dari situs corona.jakarta.go.id, di Kemenkes tercatat ada 139 kasus positif Corona. Data ini dikumpulkan Pemprov DKI Jakarta per 7 September 2020.

Atas data tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai itu wajar lantaran aparat Kemenkes sejak awal turun ke lapangan dan berada di garis depan.

ADVERTISEMENT

"Aparat Kemenkes sejak awal tangani COVID secara langsung di garis depan sejak penjemputan di Wuhan bersama TNI, Polri, BNPB, dan lainnya dibawa ke Natuna dan sampai saat ini terus-menerus tanpa henti menangani COVID-19," kata Melkiades saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Politikus Golkar itu bahkan mendapat kabar para pegawai Kemenkes banyak terpapar Corona lantaran turun ke lapangan. Dia memastikan pegawai Kemenkes tidak saling menularkan.

Selain itu, dia menilai Kemenkes selalu disiplin melakukan testing Corona secara rutin. Karena itulah, sebaran Corona di Kemenkes jadi yang tertinggi.

Anggota Komisi IX F-PAN Saleh Partaonan Daulay juga menilai banyaknya pegawai Kemenkes terpapar Corona disebabkan mereka bekerja di garda terdepan (front liner).

Pegawai Kemenkes, kata Saleh, terjun langsung memeriksa pelayanan kesehatan terkait Corona di berbagai rumah sakit. Pegawai Kemenkes ini terjun untuk memastikan kelengkapan pelindung diri hingga alat-alat kesehatan.

Karena itulah, menurut Saleh, potensi pegawai Kemenkes terpapar Corona cukup besar. Menurut Saleh, tak berbeda jauh dengan tenaga kesehatan lainnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai kondisi tersebut masuk akal.

"Masuk akal juga, karena saudara-saudara kita dari Kementerian Kesehatan kan banyak juga yang dokter," kata Handoyo kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Kemenkes, yang banyak diisi oleh dokter, dinilai Handoyo, kerap bertemu dengan pasien Corona. Oleh sebab itu, potensi terpapar pun lebih tinggi dibanding dengan instansi lain.

Untuk Kemenkes, Handoyo meminta alat pelindung diri (APD) digunakan saat menjalani tugas pelayanan kesehatan. Meski Kemenkes taat menggunakan APD, Handoyo menilai potensi terpapar Corona tetap ada.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Netty Prasetyani mengingatkan agar tak menjadi contoh buruk protokol kesehatan.

Netty tegas mengatakan kasus Corona di Kemenkes menjadi peringatan kesekian kalinya agar mengambil kebijakan strategis. Dia meminta kementerian-kementerian meningkatkan upaya pencegahan penularan Corona.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Dirjen P2P) Kemenkes Achmad Yurianto mengungkapkan Kemenkes memang jadi bagian terdepan hadapi virus Corona di lapangan selama ini.

"Itu pegawai Kementerian Kesehatan, kamu tahu ada di mana mereka selama COVID? Yang membantu KKP, yang membantu pekerja migran, yang membantu Rumah Sakit Atlet itu semua orang Kementerian Kesehatan, yang kantornya di Kuningan tapi nggak pernah ngantor di Kuningan," kata Yuri saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Yuri mengatakan pegawai Kemenkes yang selama ini berada di garis terdepan memeriksa tenaga migran hingga melakukan tracing dan swab di lapangan. Bahkan pegawai Kemenkes juga tidak hanya berhadapan dengan pasien, tapi langsung dengan virus Corona.

"Nah, kalau mereka jadi pekerja migran di KKP, meriksa semua pekerja migran yang masuk, mereka yang laksanakan swab, dia yang melakukan tracing, kan mereka itu yang bekerja seperti itu," ucap Yuri.

"Yang tracing di depan, yang laksanakan swab, yang kemudian di KKP tahu sendiri kan mereka yang pertama kali meriksa dan pertama nerima, dengan beban pekerjaan yang sebegitu tingginya. Litbangkes itu bahkan setiap hari nggak ketemu pasien, tapi ketemu virus karena mereka petugas lab yang meriksa virus," lanjut dia.

Yuri pun mengatakan memang sejak Mei sudah banyak pegawai Kemenkes yang terpapar Corona. Namun saat ini sudah banyak yang kembali sehat dan bekerja seperti biasa.

"Gitu maksudnya dan itu mulai dari Mei sudah ada, dan sebagian besar sudah negatif, malah sudah dinas lagi ke KKP lagi, ke Pademangan lagi, yang biasa di lab ya masuk lab lagi," ujarnya.

Dia pun menyebut tidak ada perlakuan khusus untuk para pegawai Kemenkes. Kalau mudah terpapar, menurutnya, karena risiko pekerjaan yang tinggi.

"Nggak adalah, virus kan nggak tahu itu pegawai Kementerian Kesehatan, itu pegawai kementerian lain, wong virus buta huruf, kok. Tidak ada perlakuan khusus, semuanya sama. Kalau memang terpapar, karena risiko pekerjaannya begitu," imbuhnya.

Hal senada disampaikan pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, yang menjelaskan Kemenkes rajin melakukan tes massal dibandingkan kementerian lainnya.

"Ya karena testing dan tracing-nya, beberapa kali dilakukan tes swab pada semua karyawan sehingga ditemukan lebih banyak," kata Pandu saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Pandu menyebut Kemenkes selalu rajin melakukan swab test massal terhadap pegawainya. Ini tidak dilakukan oleh kantor atau kementerian lainnya.

Pandu pun menyebut semua kementerian sebenarnya memiliki risiko tertular yang sama. Dia memastikan temuan ini juga bisa terjadi pada kementerian lain jika tes swab dilakukan secara berkala.

Halaman 2 dari 2
(aan/jbr)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads