.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar telah merekomendasikan tujuh aparatur sipil negara (ASN) di Makassar untuk diberi sanksi KASN lantaran tak netral pada Pilkada 2020. Mereka diduga memberi dukungan ke salah satu pasangan calon di Pilwalkot Makassar.
"Kalau temuan juga itu di atas 10 dan sudah diproses dan sampai hari ini mulai sebelum pandemi itu itu kurang-lebih 10 dikeluarkan rekomendasi dan 7 rekomendasi ke KASN dan 3 berproses," kata Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari saat ditemui di Posko COVID-19 Makassar, Sabtu (19/9/2020).
Nursari menjelaskan, pasca-pendaftaran Pilwalkot, Bawaslu Makassar juga menemukan adanya pelanggaran ASN. Tiga di antaranya telah dikeluarkan rekomendasi ke KASN agar mereka diberi sanksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Temuan-temuan terkait netralitas ASN dan pasca-pendaftaran kemarin tanggal 4, mengeluarkan rekomendasi ke KASN 3," jelasnya.
Selain ASN, Bawaslu menerima sembilan laporan terkait pelanggaran Pilwalkot Makassar. Laporan ini juga telah dikeluarkan rekomendasi untuk mendapat sanksi.
"Kalau di Bawaslu Kota Makassar kita sudah menerima laporan sampai kalau tak salah sembilan laporan. Itu beberapa kasus, kemudian untuk kita sudah keluarkan rekomendasi, itu kurang-lebih," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan 67 laporan dan temuan ASN di Makassar yang diduga melanggar netralitas. Mereka kedapatan memberikan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon Pilwalkot Makassar.
"Makassar itu dari 67 dugaan yang bersumber laporan dan temuan. Itu yang sudah direkomendasikan ke KASN ada 6, yang sedang berproses itu ada 1," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Asri Yusuf di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (11/9).
Asri mengatakan, dari laporan itu, sejumlah ASN telah direkomendasikan ke KASN untuk mendapat sanksi. Bawaslu Sulsel bahkan menemukan adanya ASN lain datang ke Makassar menyatakan dukungan ke salah satu bapaslon Pilwalkot Makassar.
"Jadi lingkup kota juga dan termasuk ASN dari daerah lain melakukan tindakan tidak netral. Ini khusus momen pilwali ini," jelasnya.
(elz/ear)
