.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Abdul Hayat Gani meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) langsung menindak ASN yang ditemukan tidak netral di Pemilu. Dia meminta agar ASN tak netral jangan cuma digertak sambel.
Abdul Hayat menyoroti lamanya proses pemberian sanksi kepada ASN yang tidak netral di Pemilu. Bahkan ada ASN yang melanggar pada Pemilu dan Pileg 2019 lalu belum selesai prosesnya hingga saat ini.
"Karena banyak pelanggaran, saya sudah duga itu cara mengeksekusi pelanggaran ini yang harus dipikirkan, jangan terlalu lama, mutar sampai tidak ada kepastian, nanti orang yang melanggar itu (merasa) bahwa tidak ditindaki," kata Abdul Hayat usai Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di Makassar, Senin (9/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu Abdul Hayat menegaskan agar setiap ASN yang terbukti tidak netral di Pilkada langsung diproses dan diberi hukuman.
"Misalnya nanti (Pilkada serentak 2020 di Sulsel) ada 12 kabupaten/kota, kalau ada di Barru, di Pangkep, di Maros melanggar cepat diberi hukuman kalau memang melanggar. Kalau tidak dikasih hukuman begitu ya paling dia bilang cuma gertak sambel saja," ujarnya.
Abdul Hayat menyebut masalah netralitas ASN di Pilkada menjadi prioritas Pemprov Sulsel saat gelaran Pilkada 2020 nanti. Dia meminta kepada sekda dan BKD di kabupaten/kota untuk gencar menyosialisasikan dampak tidak netralnya ASN.
"Kita dorong Sekda kabupaten/kota ditularkan lagi model-model edukasinya kepada masyarakat supaya pelanggaran itu diperkecil, karena itu ada kode etiknya, ada kode perilakunya," imbuhnya.
