Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Berbagai tuntutan untuk menunda terselenggaranya Pilkada muncul belakangan ini, karena kasus virus corona (COVID-19) kian meningkat.
Di tengah tuntutan penundaan Pilkada, ada kabar mengejutkan dari penyelenggara pemilu, KPU. Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Corona.
Hal itu diketahui saat tes swab yang dilakukan pada 17 September. Tes itu awalnya akan digunakan untuk persyaratan mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tanggal 16 September saya melakukan rapid test dengan hasil non reaktif. Tanggal 17 September, malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September, dengan hasil positif," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2020).
Alhasil, Arief tidak bisa mengikuti rapat dengan Jokowi. Rapat diwakili oleh anggota KPU lainnya.
"Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU," ujarnya.
 Ketua KPU Arief Budiman (Dume Sinaga/BNPB) Foto: Ketua KPU Arief Budiman (Dume Sinaga/BNPB) |
Arief kini tengah menjalani isolasi mandiri. Dia mengatakan tidak ada gejala yang dirasa oleh dirinya.
"Tanggal 18 dini hari sudah mulai melakukan karantina mandiri karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas," jelasnya.
Bukan hanya Arief, salah satu komisioner KPU, Evi Novida Ginting juga telah terkonfirmasi positif COVID-19 sebelumnya. Evi positif tanpa gejala. Evi kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah, tapi masih aktif bekerja secara daring.
Sebelumnya, Tuntutan itu salah satunya datang dari Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan penundaan Pilkada 2020 jika kasus Corona atau COVID-19 terus meningkat. Di wilayahnya ada empat daerah yaitu Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon yang menyelenggarakan Pilkada.
"Kalau saya mengusulkan, dipertimbangkan kalau kondisi September masih begini, Oktober dipertimbangkan (Pilkada) untuk ditunda," kata Wahidin kepada detikcom, Jumat (18/9/2020).
Alasannya, Pilkada berpotensi ada pengerahan dan mobilisasi massa. Belum lagi jika tidak menggunakan protokol kesehatan jika massa yang kampanye termasuk ke TPS.
Selain itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta agar Pilkada 2020 ditunda. Alasannya, Komite I DPD RI khawatir atas kasus virus Corona (COVID-19) yang masih terus meningkat di Indonesia.
