.webp)
Sebuah video yang memperlihatkan Wali Kota Sungai Penuh, Asafri Jaya Bakri (AJB), mengajak warga mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jambi, viral di media sosial. AJB mengajak masyarakat untuk mendukung calon wakil gubernur Jambi, Safri Nursal.
Dalam video yang beredar, AJB tengah berbicara dengan masyarakat melalui pengeras suara. Ia terlihat mengenakan seragam aparatur sipil negara (ASN). Di sekelilingnya, juga terlihat sejumlah orang yang mengenakan seragam ASN.
Usut punya usut, saat itu AJB sedang menghadiri agenda penyerahan bantuan sosial PKH di salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh, Jambi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas beredarnya video itu, AJB memberikan klarifikasinya. Ia meminta maaf atas tindakannya.
"Saya Wali Kota Sungai Penuh sebagai pejabat pembina kepegawaian, mohon maaf atas ketidaksengajaan dan keterlanjuran ini," ujar AJB dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sengaja mengajak warga mendukung salah satu paslon di Pilgub Jambi. Hal itu terjadi karena masyarakat setempat sangat fanatik terhadap salah satu calon wakil gubernur.
"Pernyataan pemihakan kepada salah satu bakal calon tersebut betul-betul terlontar karena ketidaksengajaan. Pada waktu itu saya sedang menjalankan tugas di kawasan masyarakat yang sangat fanatik dengan salah satu bakal calon wakil gubernur tersebut," imbuh AJB.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi tengah menyelidiki kasus itu. Bawaslu Jambi mengatakan AJB bisa dapat sanksi jika kepala daerah itu terbukti menyalahi kewenangannya.
"Mengenai adanya video yang beredar atas persoalan kepala daerah di Sungai Penuh yang mengajak masyarakat dukung salah satu paslon di Pilgub Jambi itu akan terus berlanjut. Kita juga masih terus melakukan penelusuran. Jika memang terbukti ia bersalah, nantinya kepala daerah itu bisa saja dapat sanksi," kata anggota Bawaslu Jambi Fachrul Rozi.
Fachrul mengatakan tindakan yang dilakukan AJB sebagai kepala daerah mengajak masyarakat memilih salah satu paslon di Pilgub Jambi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Persoalan itu masih didalami lebih lanjut lagi oleh Bawaslu Jambi.
"Nanti kita cari tahu lagi, apakah ajakan itu cuma dari video yang beredar saja atau kepala daerah itu juga melakukan hal serupa juga kepada aparaturnya. Jika nanti terbukti ada tindakan yang serupa selain dari video yang beredar, nanti bisa kita berikan sanksi kepala daerah itu," ujar Fachrul.
