Program Penceramah Bersertifikat besutan Kementerian Agama (Kemenag) sempat jadi perbincangan, bahkan kontroversi. Berbagai penolakan atas program tersebut menggelinding, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Komisi VIII DPR RI, sebagai mitra kerja Kemenag juga mempertanyakan program tersebut. Hingga membuat Kemenag harus mengambil keputusan.
Alhasil, keputusan pun ditetapkan. Kemenag memutuskan untuk mengganti nama tersebut dari Penceramah Bersertifikat menjadi Penguatan Kompetensi Penceramah Agama.
"Kami ingin meluruskan atau mengklarifikasi bahwa nama program ini adalah Penguatan Kompetensi Penceramah Agama," kata Wakil Menag (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis di situs Kemenag, Jumat (18/9/2020).
 Zainut Tauhid (Foto: Ari Saputra) |
Berbagai pertimbangan penggantian nama program tersebut juga diungkap. Di mana, salah satunya berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
"Berdasarkan masukan dan arahan dari berbagai pihak, program ini namanya adalah Penguatan Kompetensi Penceramah Agama," terang Zainut.
Keputusan Kemenag mengganti nama program juga diungkapkan oleh Zainut. Wakil Ketua MUI itu menyebut Kemenag ingin keluar dari polemik program Penceramah Bersertifikat.
"Kami ingin keluar dari polemik tersebut. Dalam kaidah disebut, al khuruj minal khilaf mustahab. Kami ingin keluar dari polemik itu, sehingga kami bersepakat dengan nama program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama," tegas Zainut.
Program tersebut ternyata telah diikuti oleh puluhan organisasi masyarakat (ormas) yang bergerak dalam bidang keagamaan. Zainut menyatakan bahwa Kemenag masih membuka ruang bagi ormas-ormas keagamaan yang ingin menjadi bagian program tersebut.
"Saat ini ada 53 ormas keagamaan yang telah mengikuti. Dan kami tetap membuka diri bagi ormas-ormas lain yang ingin bergabung," ucap Zainut.
