Komisi VIII Tanya Menag soal Sertifikasi Dai: Itu Latih Wawasan Kebangsaan?

Rahel Narda C - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 18:59 WIB
Komisi VIII DPR rapat bersama Menag Fachrul Razi guna membahas anggaran Kemenag di 2021, di gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2020).
Komisi VIII DPR rapat bersama Menag Fachrul Razi, Senin (14/9/2020). (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Komisi VIII DPR RI menyoroti perihal sertifikasi penceramah atau dai yang sedang dikaji Kementerian Agama (Kemenag). Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Santoso menilai masih ada yang simpang siur terkait program tersebut.

"Saya kira memang masih ada simpang siur ini, Pak Kamaruddin (Dirjen Bina Islam). Sebenarnya pelatihan itu bukan pelatihan dai, tapi pelatihan wawasan kebangsaan kan? Jadi bukan sertifikatnya yang dikedepankan. Ini masih simpang siur ini," kata Yandri dalam rapat Komisi VIII DPR bersama Menag Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PAN ini mengatakan program yang sedang dikaji Kemenag melalui Ditjen Bina Islam (Bimas) adalah hal yang bagus, karena menyangkut pelatihan wawasan kebangsaan. Namun ia meminta agar kata 'sertifikat' tidak dijadikan hal yang utama.

"Saya kira yang dilakukan Dirjen Bimas bagus, maksudnya mengundang para dai untuk wawasan kebangsaan begitu, ada masalah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu bagus. Tapi jangan dikedepankan sertifikatnya, Pak Menteri," papar Yandri.

Menurut Yandri, istilah sertifikat membuat persepsi yang berbeda di masyarakat. Menurut Waketum PAN itu, jika rencana sertifikasi menekankan terhadap nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, maka ia mendukung adanya program itu.

"Jadi seolah-oleh, Pak Menteri, ini memberikan sertifikat kepada dai, padahal kan wawasan kebangsaannya itu yang dikedepankan. Ya, kalau itu (wawasan kebangsaan) kita dukung, Pak Menteri. Bukan hanya dai, Pak (yang harus memiliki wawasan kebangsaan), kalau bisa di lingkungan mahasiswa, perguruan tinggi Islam negeri ataupun swasta itu bisa Kemenag buat pelatihan wawasan kebangsaan, Pak Kamar," ujar Yandri.

Lebih lanjut, Yandri kembali mengimbau Kemenag agar tidak mengedepankan kata sertifikat dalam program itu. Menurutnya, program itu dimaksudkan guna membuat ulama semakin mendalami tentang kebangsaan Indonesia.

"Konotasinya jangan sertifikatnya, Pak Kamar. Kalau orang ikut pelatihan dapat sertifikat itu biasa, tapi jangan.... Pak Wamen, jangan sertifikatnya yang dikedepankan, Pak. Tapi ini agenda bagus ini, Pak Menteri. Jadi biar ulama dan lainnya itu bisa paham tentang kebangsaan. Saya kira siapa pun kita bisa mendukung untuk kesatuan negara Republik Indonesia," tutur Yandri.

Selanjutnya
Halaman
1 2