RUU Energi Terbarukan Disorot, Disebut Ada Pasal Selundupan

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 16:21 WIB
Gedung DPR
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Perusahaan nuklir di Indonesia, ThorCon International Pte Ltd, mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sedang dibahas DPR. RUU EBT dinilai merugikan investor Indonesia di bidang ketenaganukliran.

"RUU EBT ini menunjukkan banyaknya ketentuan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Induk Nuklir, yaitu UU 10/1997. Semua hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan merugikan pihak investor yang berminat melakukan investasi di bidang ketenaganukliran, tetapi juga untuk negara dan badan-badan yang telah ditugaskan oleh UU 10/1997," ujar Kepala Perwakilan ThorCon International Pte Ltd, Bob S Effendi, dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2020).

"Dapat dikonklusikan dalam RUU EBT ini terdapat pasal-pasal yang diselundupkan yang telah mencederai ketentuan dalam UU 10/1997 sebagai UU induk nuklir dan yang pasti akan membuat mundur sektor nuklir nasional. Kami berharap Batan dan Bapeten bisa lebih mengawal dan mendukung terbukanya investasi di bidang ketenaganukliran," sambungnya.

ThorCon International Pte Ltd merupakan perusahaan Amerika Serikat di bidang ketenaganukliran. ThorCon International Pte Ltd juga digandeng oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengembangkan nuklir Indonesia.

Kembali ke persoalan RUU EBT, Bob menyoroti sejumlah pasal yang dinilainya tidak sesuai. Salah satunya terkait penjualan listrik dengan tarif bawah biaya pokok penyediaan (BPP) nasional.

"RUU EBT yang draf terbarunya (tertanggal 10 September 2020) yang sedang dalam pembahasan di DPR telah menunjukkan bahwa opsi terakhir terhadap nuklir dalam PP No 79 Tahun 2014 sudah tidak lagi relevan," katanya.

Adapun pasal yang disoroti adalah Pasal 7 ayat 3 RUU EBT yang mana pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir dilaksanakan oleh badan usaha milik negara Khusus. "Hal ini menunjukkan adanya monopoli dalam hal pembangunan PLTN oleh BUMN khusus tersebut, jelas ini merupakan pasal yang diselundupkan," tegasnya.

Menurutnya, dengan munculnya aturan terkait BUMN khusus itu bisa menutup investasi yang akan masuk ke Indonesia. Padahal pemerintah pusat menggencarkan investasi seluas-luasnya dan aturan ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah.

Selanjutnya
Halaman
1 2