.webp)
KPK mengatakan akan mempelajari segala informasi yang berkaitan dengan kasus korupsi, termasuk kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK meminta seluruh penegak hukum mempelajari setiap informasi yang disampaikan masyarakat.
"Seharusnya semua aparat penegak hukum, dalam pemberantasan korupsi, tidak begitu saja menyampingkan segala data, informasi, saran, dan masukan dari masyarakat karena itu memang amanah undang-undang sebagai strategi pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).
Aturan ini, kata Nawawi, diatur dalam UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999. Nawawi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, yakni dalam memberikan informasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, mantan hakim Pengadilan Tinggi Denpasar itu meminta penegak hukum tidak menyampingkan informasi masyarakat. Nawawi juga memastikan KPK akan mempelajari setiap informasi masyarakat.
"Aparat penegak hukum hukum dalam pemberantasan korupsi termasuk KPK tentu saja, berkewajiban untuk mempelajari dan menelaah segala sesuatu yang diberikan sebagai informasi oleh masyarakat tersebut," jelas Nawawi.
Pernyataan Nawawi ini menanggapi pemberitaan terkait Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan pelimpahan berkas Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari. Nawawi menghargai saran dan informasi dari ICW terkait kasus Pinangki.
Simak video 'Gelar Perkara dengan Polri, KPK ingin Gambaran Utuh Kasus Djoko Tjandra':
