.webp)
Sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan tentang aib manajemen Pertamina. Kritik tajam dilontarkan politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade.
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Namun semestinya diselesaikan di internal Pertamina saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan," papar Andre.
Andre menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Dia lalu meyinggung Ahok yang menurutnya tak aktif mengecek kondisi kilang dan unit hulu Pertamina selama menjabat sebagai Komut.
"Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang, bicara ini, pernah nggak Pak Ahok... Pak Ahok itu ke kilang itu baru 1 kali, ke Tuban waktu mendampingi Presiden. Coba, pernah nggak ke kilang Pertamina yang lain?" sebut Andre.
"Lalu yang kedua, pernah nggak Pak Ahok ke unit hulu, ya, ke unit hulu Pertamina sekali saja? Catat kapan waktunya. Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya. Yang mana?" imbuhnya.
Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menuturkan perbaikan kinerja yang kini ditunjukkan Pertamina bukanlah hasil kerja Ahok. Karena itu, menurutnya, untuk perbaikan Pertamina ke depan, lebih baik Jokowi mencopot Ahok.
"Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot saja lah, supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. Apalagi, Pertamina ini, sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020, 443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit," papar Andre.
"Dan kalau direcoki dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan citra negatif ke Pertamina itu kan nggak baik perusahaan, bagi korporasi. Kok komisaris malah bikin gaduh, komut malah memberikan citra negatif. Jadi lebih baik copot saja," lanjut dia.
Sekadar informasi, Komisi VI DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang, perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional. Mitra kerja Komisi VI, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Andre Rosiade Buka Data soal Pertamina
Andre menilai Ahok sedang mencari perhatian dengan menyerang direksi Pertamina secara terbuka. Dia menyebut serangan yang dilepas Ahok tanpa dasar.
"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," kata Andre kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Andre menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas di luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Faktanya, kata Wakil Rakyat Sumbar itu, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
"Statement Pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas. Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismik di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismik yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismik terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir," paparnya.
"Hasil studi seismik sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan hulu migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar," sambung Andre.
Selain soal eksplorasi blok migas, Ahok mengatakan Pertamina tidak pernah membangun kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Pada 2019, Pertamina membangun beberapa kilang.
"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015-2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM. Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd. Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai di tahun 2022," kata Ketua Gerindra Sumbar ini.
 Foto: Ade Rosiade (dok. Istimewa) |
Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai saat ini, sudah terbangun sekitar 500 Pertashop dengan kerja sama bersama pihak swasta ataupun BUMDES, sampai akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300 Pertashop di seluruh Indonesia.
"Data soal Pertashop aja Pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di-update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin Pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?" ujar Andre.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang disebutnya merasa paling benar sendiri. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan.
Untuk Pertamina, menurut Andre, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali, setiap Kamis. Seharusnya, dia melanjutkan, Ahok mengoptimalkan rapat tersebut.
"Ahok ini selalu teriak soal banyak 'maling' di Pertamina. Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan, dan juga Kepolisian. Jangan tuduh sana-sini, tapi sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 T. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," ulas mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini.
Andre meminta tak ada pihak yang merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih, dan tidak pernah salah. "Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional," pungkas Andre.
Sikap Gerindra soal Kritik Tajam Andre ke Ahok
Partai Gerindra menilai pernyataan Andre itu masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan.
"Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan kementerian yang membawahi Pertamina," kata elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Di sisi lain, Dasco mengatakan kewenangan memberhentikan Komut ada di pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah pemerintah terkait hal ini.
"Namun apa pun itu yang disampaikan itu adalah kewenangan dari pemerintah yang kemudian mengangkat Komisaris maupun jajaran Direksi dari BUMN untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberhentikan," ujar Dasco.
"Jadi saya rasa hal ini juga nggak perlu dibesar-besarkan. Tinggal bagaimana kita sama-sama nanti melihat bagaimana langkah pemerintah, terutama kita mesti konsentrasi pada bagaimana mengatasi pandemi COVID-19," imbuh Wakil Ketua DPR itu.
 Foto: Aria Bima (Bayu Ardi Isnanto/detikcom) |
PDIP Bela Ahok, MInta Andre Tak Ikut Campur soal Pertamina
Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengingatkan Andre tidak mencampuri urusan internal BUMN. Pria yang akrab disapa Bima ini mengingatkan DPR punya batas terhadap mitra kerjanya. DPR hanya berwenang pada aspek kinerja terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN. Dalam kaitan bagaimana mengukur benefit korporasi dan benefit terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDP yang selalu kita tekankan kan di situ. Itulah batas-batas yang membatasi kita untuk tidak ikut-ikut bicara soal menjagokan siapa dan minta mundur atau tidak, terbatas pada pasal itu," ujar Aria Bima.
"Andre ini kan semangatnya menggebu-gebu sehingga lupa pasal itu," sambung Bima.
Meski meminta Andre mengerem kritik tajamnya ke Ahok, Aria Bima juga mengkritik cara Ahok mengumbar aib Pertamina. Aria Bima mengingatkan Ahok soal etika pejabat publik.
"Tapi Ahok juga bukannya benar lho. Ahok sebagai pejabat publik itu kan harus ada etikanya. Substansi tentang kebenaran itu ada ruang untuk mengujinya," sebut Bima.
Politikus PDIP dari Dapil Jateng itu menyatakan pembenahan di BUMN, termasuk di Pertamina, sudah menjadi komitmen bersama. Hanya, Bima meminta Ahok juga tahu tempat untuk membicarakannya.
"Cuma Ahok ini kan tidak bisa membedakan dia Ahok dengan Basuki Tjahaja Purnama. Kalau Basuki Tjahaja Purnama ini komisaris, ini organ perusahaan. Saran saya, ini yang bicara seharusnya bukan Ahok ini, tapi Basuki Tjahaja Purnama sebagai komisaris. Kalau komisaris harus tahu tempat dan waktu disampaikan teguran kepada Pertamina itu kepada siapa dan forumnya. Tentunya itu kepada pemegang saham, pada saat RUPS itulah Basuki Tjahaja Purnama itu sebagai komisaris Pertamina. Kalau yang ngomong kemarin itu sebagai Ahok," tutur Aria Bima.
Bima tidak menampik substansi yang disampaikan Ahok merupakan hal yang penting. Namun sekali lagi, ia mengingatkan Ahok bisa melihat forum yang tepat untuk membahasnya.
"Walaupun substansi yang dibicarakan Ahok kemarin itu sesuatu yang penting untuk suatu perubahan yang mendasar dan untuk transparansi di Pertamina, salah tempat dan salah timing dan kepada siapa dia menyampaikan itu. Dia punya forum di rapat pemegang saham," tutur Bima.
Komisi VI pun menyoroti hal yang disampaikan Ahok. Bima menyebut akan membahas apa yang disampaikan Ahok dalam rapat kerja dengan Pertamina.
"Kalau soal substansi nanti kita juga akan tanyakan juga di rapat, kalau ada kesepakatan nanti kita undang," ucap Bima.
Giliran Gerindra Kritik Pembelaan Aria Bima soal Ahok
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyebut pasal yang disebut Bima tak relevan. Habiburokhman mengatakan diksi 'pengurusan BUMN' sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UU BUMN mengacu pada manajemen BUMN secara teknis.
"Pernyataan senior saya, Pak Aria Bima, yang seolah mengatakan Andre Rosiade ikut campur pengurusan BUMN karena meminta Ahok dicopot kurang tepat. Pak Aria Bima sahabat kami, tetapi kami perlu sedikit meluruskan bahwa pasal yang beliau sebut kurang relevan," kata Habiburokhman kepada wartawan.
Pasal itu, dia melanjutkan, bukanlah penghalang bagi anggota DPR untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah soal pengelolaan BUMN secara umum.
"Kritikan dan masukan berbeda jauh dengan ikut campur, justru kritikan dan masukan Andre Rosiade adalah implementasi hak konstitusional DPR untuk melakukan kerja pengawasan sebagaimana diatur Pasal 21A ayat (1) UUD 1945 serta turunannya yakni UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Habiburokhman.
"Saya sendiri belum tentu sepakat dengan Andre soal pencopotan Ahok, tapi kalau ada anggota DPR melakukan kritik, kita tidak berhak menghalangi," imbuhnya.
 Foto: Habiburokhman (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) |
PDIP Bela Ahok yang Disebut Gaduh: Demi Perubahan Pertamina Lebih Baik
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan ada dua sudut pandang manajerial. Hal itu disampaikan Hendrawan saat menanggapi sikap Ahok yang membongkar aib Pertamina.
"Pilih mana, gaduh tapi ada perubahan ke arah lebih baik atau tenang namun penyakit perusahaan tersimpan rapi dalam laci? Hidup damai dalam status quo dengan segenap kebobrokan yang hanya bisa dirasakan atau bergejolak tetapi sedang mencari solusi di luar kelaziman? Ini dua sudut pandang pendekatan manajerial," ujar politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan.
Menurut Hendrawan, sikap Ahok itu membawa semangat Pertamina menuju perubahan lebih baik. Sedangkan sikap Andre dinilai berlawanan dengan Ahok.
"Ahok merepresentasikan semangat revolusioner untuk memecah kebekuan. Andre ingin pendekatan evolusioner dalam kesenyapan," katanya.
Hendrawan menilai, jika ingin perubahan baik di tubuh PT Pertamina, dibutuhkan keberanian seperti adanya sosok Ahok. Dia juga mendukung Ahok membongkar pejabat nakal di Pertamina, tapi dia mengingatkan Ahok tetap menjaga sikapnya.
"Ini seperti pedal gas dan rem. Dipakai dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Tinggal lihat 'sikon'-nya, untuk BUMN yang penyakitnya sudah karatan, dengan sedimen pat-patgulipat yang sudah mengerak, dibutuhkan dosis keberanian mendobrak yang tinggi. Dalam bahasa Iwan Fals, 'bongkar!' Meski demikian, Ahok juga harus 'tahu batas', jangan sampai remnya blong," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Andre menghilangkan kebiasaan berkomentar dan menyalahkan orang lain. Djarot menilai kritik Andre kepada Ahok subjektif.
"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi.
Menurut Djarot, Andre sebaiknya objektif dalam menilai seseorang. Djarot meminta Andre jernih berpikir dalam menilai pernyataan Ahok.
"Akan lebih elok untuk mengedepankan kejujuran, objektif, dan dengan kejernihan pikir dalam memberikan penilaian terhadap pernyataan seseorang," ujarnya.
Di sisi lain, terkait pernyataan Ahok, Djarot menilainya untuk kebaikan perusahaan pelat merah itu. Djarot, yang juga sahabat dekat Ahok, justru meminta pihak terkait memikirkan kebenaran pernyataan sahabatnya.
"Untuk kebaikan Pertamina agar menjadi BUMN yang sehat, bersih, transparan, dan kuat dalam mengelola minyak dan gas yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah statement yang disampaikan Pak Ahok benar atau tidak?" ungkap Djarot.
Jika pernyataan Ahok benar, menurut Djarot, para direksi bertanggung jawab memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Sebagai Komut, Djarot menilai Ahok menjalankan tugasnya mengoreksi dan memberikan masukan kepada Pertamina.
"Kalau memang benar, maka menjadi tanggung jawab direksi untuk memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Kedaulatan energi harusnya bisa diwujudkan di Indonesia yang kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi. Pertamina merupakan ujung tombak yang akan menentukan apakah kedaulatan energi kita bisa terwujud atau justru kita menjadi semakin tergantung pada impor minyak dan gas," tutur Djarot.
"Komut mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan koreksi dan masukan agar tata kelola perusahaan menjadi semakin baik, efektif, dan efisien serta mampu mencapai KPI yang sudah ditentukan," imbuhnya.
 Foto: Djarot Saiful Hidayat (Rahel Narda/detikcom) |
