Serangan-Pembelaan ke Ahok Usai Bongkar Aib Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok blak-blakan membongkar aib Pertamina. Aksi Ahok itu menuai kontroversi sejumlah kalangan.

Awalnya, Ahok membongkar yang disebutnya terjadi di jajaran direksi Pertamina lewat video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube POIN. Ahok menyebut direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam akun YouTube itu.

Ahok mengatakan memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya lelang terbuka.

Selain membongkar hobi direksi yang suka melobi-lobi kementerian, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.

"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," katanya.

Menanggapi pernyataan Ahok,.anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade lantang meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh.

"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9).

Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Bukan hanya serangan balik, Ahok pun panen pembelaan dari sejumlah anggota dewan. Sejumlah pakar juga angkat suara menyoroti pernyataan Ahok.

Berikut Serangan-Pembelaan ke Ahok Usai Bongkar Aib Pertamina:

Andre Buka Data soal Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Ahok sedang mencari perhatian dengan menyerang direksi Pertamina secara terbuka. Dia menyebut serangan yang dilepas Ahok tanpa dasar.

"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," kata Andre kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Andre menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas di luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Faktanya, kata Wakil Rakyat Sumbar itu, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.

"Statement Pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas. Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismik di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismik yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismik terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir," paparnya.

"Hasil studi seismik sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan hulu migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar," sambung Andre.

Selain soal eksplorasi blok migas, Ahok mengatakan Pertamina tidak pernah membangun kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Pada 2019, Pertamina membangun beberapa kilang.

"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015-2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM. Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd. Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai di tahun 2022," kata Ketua Gerindra Sumbar ini.

Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai saat ini, sudah terbangun sekitar 500 Pertashop dengan kerja sama bersama pihak swasta ataupun BUMDES, sampai akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300 Pertashop di seluruh Indonesia.

"Data soal Pertashop aja Pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di-update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin Pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?" ujar Andre.

Andre juga mengkritik sikap Ahok yang disebutnya merasa paling benar sendiri. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan.

Untuk Pertamina, menurut Andre, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali, setiap Kamis. Seharusnya, dia melanjutkan, Ahok mengoptimalkan rapat tersebut.

"Ahok ini selalu teriak soal banyak 'maling' di Pertamina. Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan, dan juga Kepolisian. Jangan tuduh sana-sini, tapi sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 T. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," ulas mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini.

Andre meminta tak ada pihak yang merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih, dan tidak pernah salah. "Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional," pungkas Andre.

Gerindra: Tunggu Langkah Pemerintah

Partai Gerindra menilai pernyataan Andre itu masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan.

"Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan Kementerian yang membawahi Pertamina," kata elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Di sisi lain, Dasco mengatakan kewenangan untuk memberhentikan Komut ada di pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah dari pemerintah terkait hal ini.

"Jadi saya rasa hal ini juga nggak perlu dibesar-besarkan. Tinggal bagaimana kita sama-sama nanti melihat bagaimana langkah pemerintah, terutama kita mesti konsentrasi pada bagaimana mengatasi pandemi COVID-19," imbuh Wakil Ketua DPR itu.

PKB: Kritik Ahok Timbulkan Fitnah

Ketua Komisi VI dari Fraksi PKB, Faisol Riza, menilai Ahok hanya mengeluarkan keluh kesah.

"Pak Ahok cuma ngeluh saja. Keluhannya kalau berguna memperbaiki Pertamina, bagus. Kalau ternyata tidak ya sudah. Anggap saja sebagai kritik," kata Faisol kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

Faisol pun tidak mempermasalahkan apabila keluhan Ahok terkait Pertamina menjadi konsumsi publik. Menurutnya, hingga saat ini, informasi mengenai Pertamina masih terbatas.

Politikus PKB ini mendorong Ahok menyampaikan pikirannya tentang Pertamina secara lebih jelas. Ia tidak menginginkan informasi yang disampaikan secara terbatas menimbulkan kesalahpahaman ataupun fitnah.

"Saya justru ingin mendorong Pak Ahok menyampaikan lebih jelas pikiran-pikirannya untuk memperbaiki Pertamina. Kalau sepotong-sepotong nanti hanya jadi pergunjingan yang tidak sehat, menimbulkan salah paham dan fitnah. Pokoknya semua demi perbaikan Pertamina ke depan," ujar Faisol.

Demokrat: Ahok Pencitraan

Domokrat menilai pernyataan Ahok itu hanya sebagai pencitraan.

"Saya khawatir ini bentuk pencitraan Pak Ahok saja di kala image negatif akibat kerugian Pertamina," kata anggota Komisi VI F-Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Untuk diketahui, Pertamina mengalami kerugian selama semester I-2020 yang besarannya mencapai US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. Herman pun meminta Ahok tidak menyerang perusahaan tempatnya bernaung itu.

"Pak Ahok adalah Komut di Pertamina. Sebaiknya silakan gunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal. Saya setuju bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan," ujar Herman.

"Tetapi di kala Pertamina rugi Rp 11,3 T dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan," lanjut dia.

Herman juga meminta Ahok membuktikan prestasinya sebagai Komut Pertamina dan tidak membuat kegaduhan. Pernyataan Ahok yang membongkar aib Pertamina itu pun dinilainya melanggar kepatutan.

Aria Bima: Andre Dilarang Campuri Internal BUMN

Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengingatkan Andre tidak mencampuri urusan internal BUMN.

"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN," ujar Aria Bima dalam perbincangan, Rabu (16/9/2020).

Pria yang akrab disapa Bima ini mengingatkan DPR punya batas terhadap mitra kerjanya. DPR hanya berwenang pada aspek kinerja terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.

Aria Bima juga mengkritik cara Ahok tersebut. "Tapi Ahok juga bukannya benar lho. Ahok sebagai pejabat publik itu kan harus ada etikanya. Substansi tentang kebenaran itu ada ruang untuk mengujinya," ujar dia.

Komisi VI pun menyoroti hal yang disampaikan Ahok. Bima menyebut akan membahas apa yang disampaikan Ahok dalam rapat kerja dengan Pertamina.

Hendrawan: Ahok Gaduh Demi Perbaikan Pertamina

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mendukung sikap Ahok.

"Pilih mana, gaduh tapi ada perubahan ke arah lebih baik atau tenang namun penyakit perusahaan tersimpan rapi dalam laci? Hidup damai dalam status quo dengan segenap kebobrokan yang hanya bisa dirasakan atau bergejolak tetapi sedang mencari solusi di luar kelaziman? Ini dua sudut pandang pendekatan manajerial," ujar politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Menurut Hendrawan, sikap Ahok itu membawa semangat Pertamina menuju perubahan lebih baik. Sedangkan sikap Andre dinilai berlawanan dengan Ahok.

Hendrawan menilai, jika ingin perubahan baik di tubuh PT Pertamina, dibutuhkan keberanian seperti adanya sosok Ahok. Dia juga mendukung Ahok membongkar pejabat nakal di Pertamina, tapi dia mengingatkan Ahok tetap menjaga sikapnya.

PPP : Ahok Mundur Jika Tak Bisa Awasi Pertamina

Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta Ahok ikut terlibat membenahi permasalahan internal perusahaan pelat merah itu.

"Nah itu dia. Sebagai Komut harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi Pertamina dari dalam," kata Baidowi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

Lebih lanjut, Baidowi menilai masalah internal Pertamina tidak perlu menjadi kegaduhan di publik. Ia pun menyarankan Ahok mundur apabila tidak mampu melakukan pengawasan dan audit di Pertamina.
Wasekjen PPP berpendapat masalah internal tidak perlu diumbar ke publik melalui media sosial sosial.

Menurut Baidowi mengumbar masalah internal korporasi justru akan membuat publik mempertanyakan kinerja Ahok. Sebab, Ahok seharusnya ikut membenahi permasalahan internal di Pertamina.

Djarot: Komut Bertanggung Jawab Koreksi Direksi

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membela Ahok dari serangan politikus Gerindra Andre Rosiade, yang mendesak agar Ahok dicopot sebagai Komisaris Utama (Komut) usai membongkar 'aib' Pertamina. Djarot meminta Andre menghilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain.
"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Menurut Djarot, Andre sebaiknya objektif dalam menilai seseorang. Djarot meminta Andre jernih berpikir dalam menilai pernyataan Ahok.
Jika pernyataan Ahok benar, menurut Djarot, para direksi bertanggung jawab memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Sebagai Komut, Djarot menilai Ahok menjalankan tugasnya mengoreksi dan memberikan masukan kepada Pertamina.

Pakar: Ahok Buat Citra Pertamina Buruk

Pakar komunikasi organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Andre Rahmanto mengatakan pernyataan Ahok bisa makin membuat citra Pertamina menjadi buruk.

"Masalah tersebut sebenarnya bisa dibicarakan internal Pertamina dulu, tidak perlu dibuka ke publik, jadi tidak memperburuk citra Pertamina. Dibaca dari luar, ini kan seperti tidak sinkron antara komisaris dengan direksi," kata Andre saat dihubungi detikcom, Rabu (16/9/2020).

Andre menyebut sebagai pengawas perusahaan yang juga tokoh masyarakat, Ahok diharapkan tidak melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional. Dalam perusahaan, kata Andre, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mencari solusi dan bukan sensasi.

Dia juga mengingatkan Ahok terkait fungsi dan tugasnya sebagai komisaris utama. Di sisi lain, Andre berharap Pertamina bisa transparan terkait pengelolaan anggaran. Hal ini sebagai koreksi dari tudingan Ahok terkait praktik curang antara direksi Pertamina dengan kementerian.

Pakar Komunikasi: Ahok Berupaya Tutupi Kelemahan

Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Akhyar Anshori, menganalisis pernyataan Ahok tersebut dari sisi komunikasi. Dia mengawali penjelasan dengan menyinggung sejumlah tugas yang disebutnya tertera dalam dokumen tentang Dewan Komisaris Pertamina per 31 Desember 2018.

Dalam dokumen itu, kata Akhyar, tugas Ahok antara lain melakukan pengawasan hingga pemberian nasihat kepada direksi. Akhyar juga menyebut dalam dokumen itu Ahok selaku Komut punya kewajiban memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

"Jika melihat dokumen di atas, jelas Ahok tidak menjalankan fungsinya sebagai Komisaris Utama. Di mana dia harusnya mampu bertindak atas semua kekeliruan yang terjadi di Pertamina," kata Akhyar, Rabu (16/9/2020).

"Berbicara dengan nada-nada kasar, bagi sebagian masyarakat kita diartikan bagian dari menutupi kelemahan," ucap Akhyar.Menurut Akhyar, etika komunikasi yang dilakukan Ahok tidak mencerminkan kesantunan masyarakat Indonesia. Ahok dianggap berupaya menutupi kelemahannya lewat bicara dengan nada-nada kasar."Berbicara dengan nada-nada kasar, bagi sebagian masyarakat kita diartikan bagian dari menutupi kelemahan," ucap Akhyar.

Akhyar juga menilai Ahok tak mampu mengubah manajemen Pertamina sehingga membuka borok direksi ke publik. Dia heran mengapa Ahok tak menjelaskan prestasi Pertamina, padahal Ahok adalah bagian dari Pertamina.

Qodari: Ahok Bagus di Tata Kelola, Buruk di Tata Kata

Sikap Ahok ini membuat sejumlah orang geram, Ahok dinilai buruk dalam berkomunikasi dan mengelola tata kata.

"Ya memang inikan penyakitnya Ahok ya, Ahok inikan punya 2 sisi istilahnya itu Jack Kill, Mr Jack Kill and Mr Hide, di satu sisi kalau saya percaya dengan kesungguhan dengan kejujuran Ahok untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dimanapun institusi dia berada, tetapi di sisi lain dia memiliki kelemahan, dalam soal komunikasi. Komunikasinya cenderung katakanlah bombastis, yang kedua, sering tidak bisa membedakan kapan dan di mana, waktu yang tepat untuk berbicara," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, kepada detikcom, Rabu (16/9/2020).

Menurut Qodari, Ahok tidak cocok bekerja di bidang pemerintahan. Dia menilai Ahok lebih cocok bekerja di perusahaan swasta jika cara berkomunikasinya tidak berubah.

Dia pun menyarankan agar Ahok sebaiknya bekerja dalam diam saja. Untuk urusan publik, Qodari menyarankan Ahok menunjuk seorang juru bicara mewakili dirinya agar penyampaian ke publiknya lebih baik.

Qodari menilai Ahok secara jika dilihat secara pekerjaanya tidak perlu dipertanyakan lagi, dalam artian Ahok bekerja baik dan benar. Namun, kekurangan Ahok, kata Qodari, adalah tidak bisa memperbaiki tata kata dalam berkomunikasi dan kekurangan itu dinilai bisa menjatuhkan Ahok.

"Niatnya melakukan tata kelola, tapi tata katanya nggak bagus akhirnya hasilnya tidak maksimal, dan jangan-jangan menimbulkan masalah baru, saya kira itu yang dikhawatirkan oleh Andre Rosiade. Hemat saya dia (Andre) bukannya tidak setuju ada Ahok di komisaris, tapi dia khawatir dengan cara komunikasi Ahok, Jadi menurut saya sih perjalanan 2017 sampai 2020 termasuk di Mako Brimob itu memang belum mengubah Ahok. Dia bagus pada tata kelola, tapi buruk pada tata kata," tutur Qodari.