Djarot: Komut Bertanggung Jawab Koreksi Direksi
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membela Ahok dari serangan politikus Gerindra Andre Rosiade, yang mendesak agar Ahok dicopot sebagai Komisaris Utama (Komut) usai membongkar 'aib' Pertamina. Djarot meminta Andre menghilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain.
"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).
Menurut Djarot, Andre sebaiknya objektif dalam menilai seseorang. Djarot meminta Andre jernih berpikir dalam menilai pernyataan Ahok.
Jika pernyataan Ahok benar, menurut Djarot, para direksi bertanggung jawab memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Sebagai Komut, Djarot menilai Ahok menjalankan tugasnya mengoreksi dan memberikan masukan kepada Pertamina.
Pakar: Ahok Buat Citra Pertamina Buruk
Pakar komunikasi organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Andre Rahmanto mengatakan pernyataan Ahok bisa makin membuat citra Pertamina menjadi buruk.
"Masalah tersebut sebenarnya bisa dibicarakan internal Pertamina dulu, tidak perlu dibuka ke publik, jadi tidak memperburuk citra Pertamina. Dibaca dari luar, ini kan seperti tidak sinkron antara komisaris dengan direksi," kata Andre saat dihubungi detikcom, Rabu (16/9/2020).
Andre menyebut sebagai pengawas perusahaan yang juga tokoh masyarakat, Ahok diharapkan tidak melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional. Dalam perusahaan, kata Andre, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mencari solusi dan bukan sensasi.
Dia juga mengingatkan Ahok terkait fungsi dan tugasnya sebagai komisaris utama. Di sisi lain, Andre berharap Pertamina bisa transparan terkait pengelolaan anggaran. Hal ini sebagai koreksi dari tudingan Ahok terkait praktik curang antara direksi Pertamina dengan kementerian.
Pakar Komunikasi: Ahok Berupaya Tutupi Kelemahan
Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Akhyar Anshori, menganalisis pernyataan Ahok tersebut dari sisi komunikasi. Dia mengawali penjelasan dengan menyinggung sejumlah tugas yang disebutnya tertera dalam dokumen tentang Dewan Komisaris Pertamina per 31 Desember 2018.
Dalam dokumen itu, kata Akhyar, tugas Ahok antara lain melakukan pengawasan hingga pemberian nasihat kepada direksi. Akhyar juga menyebut dalam dokumen itu Ahok selaku Komut punya kewajiban memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
"Jika melihat dokumen di atas, jelas Ahok tidak menjalankan fungsinya sebagai Komisaris Utama. Di mana dia harusnya mampu bertindak atas semua kekeliruan yang terjadi di Pertamina," kata Akhyar, Rabu (16/9/2020).
"Berbicara dengan nada-nada kasar, bagi sebagian masyarakat kita diartikan bagian dari menutupi kelemahan," ucap Akhyar.Menurut Akhyar, etika komunikasi yang dilakukan Ahok tidak mencerminkan kesantunan masyarakat Indonesia. Ahok dianggap berupaya menutupi kelemahannya lewat bicara dengan nada-nada kasar."Berbicara dengan nada-nada kasar, bagi sebagian masyarakat kita diartikan bagian dari menutupi kelemahan," ucap Akhyar.
Akhyar juga menilai Ahok tak mampu mengubah manajemen Pertamina sehingga membuka borok direksi ke publik. Dia heran mengapa Ahok tak menjelaskan prestasi Pertamina, padahal Ahok adalah bagian dari Pertamina.
Qodari: Ahok Bagus di Tata Kelola, Buruk di Tata Kata
Sikap Ahok ini membuat sejumlah orang geram, Ahok dinilai buruk dalam berkomunikasi dan mengelola tata kata.
"Ya memang inikan penyakitnya Ahok ya, Ahok inikan punya 2 sisi istilahnya itu Jack Kill, Mr Jack Kill and Mr Hide, di satu sisi kalau saya percaya dengan kesungguhan dengan kejujuran Ahok untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dimanapun institusi dia berada, tetapi di sisi lain dia memiliki kelemahan, dalam soal komunikasi. Komunikasinya cenderung katakanlah bombastis, yang kedua, sering tidak bisa membedakan kapan dan di mana, waktu yang tepat untuk berbicara," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, kepada detikcom, Rabu (16/9/2020).
Menurut Qodari, Ahok tidak cocok bekerja di bidang pemerintahan. Dia menilai Ahok lebih cocok bekerja di perusahaan swasta jika cara berkomunikasinya tidak berubah.
Dia pun menyarankan agar Ahok sebaiknya bekerja dalam diam saja. Untuk urusan publik, Qodari menyarankan Ahok menunjuk seorang juru bicara mewakili dirinya agar penyampaian ke publiknya lebih baik.
Qodari menilai Ahok secara jika dilihat secara pekerjaanya tidak perlu dipertanyakan lagi, dalam artian Ahok bekerja baik dan benar. Namun, kekurangan Ahok, kata Qodari, adalah tidak bisa memperbaiki tata kata dalam berkomunikasi dan kekurangan itu dinilai bisa menjatuhkan Ahok.
"Niatnya melakukan tata kelola, tapi tata katanya nggak bagus akhirnya hasilnya tidak maksimal, dan jangan-jangan menimbulkan masalah baru, saya kira itu yang dikhawatirkan oleh Andre Rosiade. Hemat saya dia (Andre) bukannya tidak setuju ada Ahok di komisaris, tapi dia khawatir dengan cara komunikasi Ahok, Jadi menurut saya sih perjalanan 2017 sampai 2020 termasuk di Mako Brimob itu memang belum mengubah Ahok. Dia bagus pada tata kelola, tapi buruk pada tata kata," tutur Qodari.
(aan/idn)
