.webp)
"Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan kementerian yang membawahi Pertamina," kata elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Di sisi lain, Dasco mengatakan kewenangan memberhentikan Komut ada di pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah pemerintah terkait hal ini.
"Namun apa pun itu yang disampaikan itu adalah kewenangan dari pemerintah yang kemudian mengangkat Komisaris maupun jajaran Direksi dari BUMN untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberhentikan," ujar Dasco.
"Jadi saya rasa hal ini juga nggak perlu dibesar-besarkan. Tinggal bagaimana kita sama-sama nanti melihat bagaimana langkah pemerintah, terutama kita mesti konsentrasi pada bagaimana mengatasi pandemi COVID-19," imbuh Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membongkar soal direksi Pertamina yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor. Ahok mengatakan memiliki cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya lelang terbuka.
Selain membongkar hobi direksi yang suka melobi-lobi kementerian, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.
Pernyataan Ahok inilah yang membuat Andre Rosiade lantang meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh.
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9). (azr/elz)
