Round-Up

A-Z Aturan Baru Kapolri Tentang Pam Swakarsa

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 05:59 WIB
pengamanan pengadilan di pn jakpus
Foto: Ilustrasi Satpam yang seragamnya kini akan mirip seperti seragam polisi (Ari Saputra)

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry secara prinsip sepakat dengan Perkap tersebut.

"Secara prinsip saya sepakat dengan spirit Perkap ini. Di mana Polri akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibnas di masa pandemi ini," kata Herman kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Namun Herman memberikan catatan atas keluarnya Perkap terkait aturan baru Pam Swakarsa ini. Catatan itu ialah Polri harus menjadi pengawasan dan pengarah utama.

"Tetapi yang menjadi catatan saya sebagai Ketua Komisi III adalah agar Polri tetap harus menjadi pengarah utama dalam mengawasi pelibatan Pam Swakarsa dan satpam ini," ujar politikus PDIP.

Herman Herry memberikan alasan mengapa Polri harus menjadi pengawas dan pengarah utama Pam Swakarsa. Herman beralasan masyarakat tak ingin muncul arogansi atau persekusi atas nama Pam Swakarsa melalui Perkap tersebut.

"Sebab, masyarakat tidak ingin muncul arogansi/persekusi yang mengatasnamakan Pam Swakarsa melalui Perkap ini," tegasnya.

Sedangkan Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengimbau agar pengadaan seragam tidak memberatkan anggaran negara.

"Karena Perkap 4/2020 terkait seragam ini difokuskan untuk satpam perusahaan, maka pengadaan seragam dan lainnya itu tidak membebani anggaran negara di Polri," kata Arsul kepada wartawan pada Selasa (15/9/2020).

Lebih lanjut, Sekjen PPP ini mengatakan perubahan seragam satpam tidal menjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satpam. Ia menekankan setiap penyelewengan kekuasaan akan diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku.


(rdp/rdp)