PAN Minta Anies Selalu Koordinasi ke Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 09:25 WIB
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR F-PAN Saleh Partaonan Daulay (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah tidak terburu-buru melakukan pembatasan wilayah dan mengedepankan pembatasan skala lokal untuk menangani Corona. Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah daerah berkoordinasi kepada pusat sebelum mengambil kebijakan, terutama DKI Jakarta.

"Apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu tentu harus ditindaklanjuti secara baik dan arif oleh kepala-kepala daerah. Bukan hanya Gubernur tapi juga kabupaten/kota. Dengan begitu, kan ada koordinasi dan juga konsolidasi secara menyeluruh dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID ini," kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Pertaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

"Itulah sebabnya saya mendorong kepada Pak Anies untuk selalu berkoordinasi kepada pemerintah pusat terutama kepada Komite Penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena komite ini menangani dua hal, penanganan kesehatan sekaligus juga menangani pemulihan ekonomi. Jadi dengan begitu kebijakan yang diambil itu betul-betul bisa diterapkan," imbuhnya.

Saleh melihat dalam pemberlakuan PSBB ketat di DKI ada perbedaan kebijakan Pemprov dengan pusat. Perbedaan itu terlihat pada pernyataan Gubernur DKI Jakarta dengan arahan Presiden Jokowi.

"Ini kan kelihatan betul dari beberapa statement yang dikeluarkan Pak Anies dan juga pemerintah pusat belakangan ini memang ada ketidaksinkronan kebijakan. Ada kekurangharmonisan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kita lihat misalnya penerapan PSBB total, di mana Presiden Jokowi menginginkan agar PSBB-nya itu berbasis RT/RW atau berbasis lokal saja, dalam skala yang lebih kecil," katanya.

Saleh menyebut Pemprov DKI perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Sebab, Jakarta adalah ibu kota negara.

"Mengapa ini penting karena Pak Anies Baswedan itu adalah Gubernur DKI, artinya pusat pemerintahan republik ini kan ada di DKI. Karena itu tanggung jawab Pak Anies itu bukan dalam konteks mengamankan warga DKI saja, tetapi juga dalam konteks mengamankan ibu kota Indonesia," sebut Saleh.

Selanjutnya
Halaman
1 2