Ulama Aceh Minta Sertifikasi Dai Diperjelas: Jangan Kritik Dianggap Radikal

Agus Setyadi - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 15:48 WIB
Kantor Kementerian Agama
Ilustrasi Kemenag (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Banda Aceh -

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh belum mengambil sikap terkait program penceramah bersertifikat yang digagas Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Ulama Tanah Rencong meminta pemerintah memperjelas rumusan sertifikasi.

"Kita MPU belum mendukung atau menolak. Tapi kita minta pemerintah perlu memperjelas rumusan sertifikasi itu apa, misalnya supaya dianggap jangan ada khatib radikal. Yang dimaksud radikal itu apa," kata Wakil Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Faisal meminta pemerintah memperjelas definisi serta maksud dalam sertifikasi. Dia mencontohkan sertifikasi dibuat agar jangan ada dai yang dicap radikal dan intoleran.

"Radikalisme ini apa maksudnya jangan nanti, begini jangan ada orang kritik pemerintah sudah dibilang radikal. Makanya kita menuntut pemerintah memperjelas sejelas-jelasnya, yaitu nilai yang terkandung dalam disertifikasi itu," ujar Faisal.

Menurutnya, ulama Aceh bakal bersikap setelah ada penjelasan dari pemerintah. Sejauh ini, ulama Tanah Rencong belum mensertifikasi pencerahan.

"Tapi kita imbau dai agar dalam ceramahnya bisa mendatangkan kesejukan di tengah masyarakat, dai kita harap menjadi pemersatu. Tidak suka mengkafirkan orang, jangan suka membid'ahkan orang. Itu yang kita larang di Aceh," jelasnya.

Sebelumnya, program penceramah bersertifikat yang digagas Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memicu badai kritik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak program tersebut lantaran berpotensi menjadi alat untuk mengontrol kehidupan beragama.

"Rencana sertifikasi Da'i/Muballigh dan/atau program Da'i/Muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut," demikian salah satu bunyi pernyataan sikap MUI seperti dilihat detikcom, Rabu (9/9).

Selanjutnya
Halaman
1 2