KPK Sita 2,2 Hektare Tanah di Kasus TPPU Eks Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 14:34 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi gedung KPK (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah bidang tanah dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Total luas tanah yang disita tersebut ada 2,2 hektare.

"Penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas terhadap berbagai dokumen kepemilikan aset-aset dan tanah dengan total luas sekitar 2,2 Ha yang terdiri dari 9 bidang tanah," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Tanah yang disitu itu berlokasi di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dengan taksiran nilai pembelian tahun 2014 sekitar Rp 4,5 Miliar dengan estimasi nilai aset dengan taksiran saat ini sekitar Rp 15 Miliar.

"Pemasangan plang penyitaan di lokasi aset yang diduga milik tersangka TR yang telah disita," ucap Ali.

Selain itu, penyidik KPK juga telah memeriksa 17 orang saksi terkait dugaan kepemilikan aset TR. Menurut Ali, KPK saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti guna merampungkan berkas perkara dugaan TPPU Taufiqurahman.

"Penyidik akan terus melakukan verifikasi terkait dugan kepemilikan aset lainnya berupa tanah yang terdapat pada 1 hamparan dengan 4 bidang tanah dengan luas sekitar 1 ha dan harga pembelian aset tahun 2014 sekitar Rp 2,3 Miliar (estimasi taksiran saat ini sekitar Rp5 Miliar dan akan segera di sita," katanya.

Taufiqurrahman ditetapkan KPK sebagai tersangka TPPU. Ia disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sebelum dijerat dengan TPPU, Taufiqurrahman ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap soal mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Nganjuk. Taufiqurrahman diduga mengalihkan gratifikasi yang diterimanya dari 2013 hingga 2017. KPK menyebut ada transfer pembelian mobil menggunakan nama orang lain hingga pembelian aset berupa tanah.

(fas/ibh)