Anies Baswedan Disindir Tata Kata, PDIP: Prof Mahfud Benar

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 12:27 WIB
wakil ketua F-PDIP Hendrawan Supratikno
Hendrawan Supratikno (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan dengan frasa 'tata kata' terkait kehebohan yang ditimbulkan setelah pengumuman PSBB DKI. PDIP sepakat dengan itu dan meminta agar pengumuman suatu kebijakan tak dibuat menyeramkan.

"PSBB sendiri merupakan jalan tengah dari 2 pilihan ekstrem, yaitu lockdown (pendekatan draconian) dan pilihan bebas yang diserahkan kepada masyarakat, yang imun yang bertahan (pendekatan Darwinian). Jadi PSBB itu sudah moderat. Nah, mau ditambah kata-kata parsial, total, lokal, lebih merupakan konteksnya. Jadi tidak usah dibuat serem," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Hendrawan mengatakan yang terpenting adalah sosialisasi dan edukasi terkait PSBB. Kebijakan yang diputuskan perlu sinkron dengan kondisi terkini.

"Jadi Prof Mahfud benar. Yang penting sosialisasi dan edukasi tentang PSBB dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuannya agar protokol kesehatan built-in (melekat) dalam keseharian hidup masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kita mampu menyinkronkan kesehatan dan produktivitas," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.

"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

PKS membela Anies. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap pemerintah pusat tak berempati kepada Pemprov DKI.

"Mas Anies dan banyak kepala daerah yang lain sedang bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19 tanpa kenal lelah," ujar Mardani, hari ini.

(hel/tor)