.webp)
Pola komunikasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19, khususnya PSBB, disorot. Anies diminta mengubah pola komunikasinya.
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, jika pola komunikasi Anies tidak diubah, akan terjadi pengambilan keputusan yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI terkait penanganan COVID-19. Pemerintah daerah satelit DKI, seperti Bogor, Tangerang Selatan (Tangsel), hingga Bekasi, juga bisa tak sejalan dengan DKI.
"Jika pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan seperti yang kemarin-kemarin itu tidak diubah, maka yang akan terjadi adalah bukan saja tidak seiramanya pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemda dari daerah-daerah penyangganya," kata Arsul kepada wartawan, Senin (14/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lihat saja bagaimana respons Wali Kota Bogor, Tangsel, Kota Bekasi yang tidak seirama," imbuhnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya sempat bicara kota yang dipimpinnya tak bakal menerapkan PSBB total seperti yang bakal dijalankan DKI Jakarta. Bima Arya menilai PSBB total tidak efektif.
"Kita sudah hitung dan belajar dari pengalaman juga, PSBB total itu tidak efektif karena membutuhkan konsekuensi yang sangat besar. Satu, personel harus cukup, ini kan mengawasi semua satu kota tidak mudah, Pol PP kita nggak sampai 200. Ini kan juga butuh logistik. Kemudian menjamin ekonomi warga bagaimana, warga nggak boleh bekerja terus bagaimana? Itu kan harus diintervensi lagi," jelas Bima Arya kepada wartawan, Jumat (11/9).
Bima Arya menyebut Bogor bakal tetap menjalankan PSBMK. PSBMK, kata Bima Arya, terdiri dari beberapa kebijakan, seperti pembatasan jam malam dan pelibatan komunitas untuk mencegah Corona.
"Jadi menurut saya kita jalankan konsep Bogor yang sekarang ini kita sebut PSBMK, pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Jadi fokusnya adalah pembatasan aktivitas warga. Jadi penguatan protokol kesehatan. Jadi tidak boleh berkumpul di atas jam 9 malam, pembatasan jam operasional di malam hari, memperkuat protokol kesehatan dengan melibatkan warga dan komunitas dan juga mengawasi secara ketat RW-RW merah di lapangan. Itu konsep kami. Kita arahnya tidak ke PSBB total," tegas Bima Arya.
Bima menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penerapan PSBMK di Kota Bogor. Soal rencana PSBB total DKI Jakarta, Bima Arya mengaku sudah menerima panduannya. Bima menyebut PSBB total Jakarta masih akan difinalisasi Anies Baswedan.
"Pak Gubernur Kang Emil mendukung apa yang sekarang diterapkan di Bogor, PSBMK, sudah pas," sebut Bima Arya.
(hel/tor)
