.webp)
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo membantah jika ada polemik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19. Doni mengatakan Anies tak pernah menyebut PSBB total untuk wilayah DKI Jakarta.
"Saya selalu berkonsultasi, saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies. Pak Anies juga sering menghubungi saya jadi tidak ada yang polemik tuh tidak ada ya. Saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua nih terutama kawan media, Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total, saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total," kata Doni dalam siaran langsung di kanal YouTube BNPB, Minggu (13/9/2020).
Doni mengatakan implementasi PSBB hanya ada dua istilah, yakni diperketat atau dilonggarkan. Terkait kebijakan, konsep pemerintah pusat pun memiki tahap pra kondisi dengan simulasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PSBB ya PSBB. Implementasinya ada yang diperketat, ada yang dilonggarkan kan cuman begitu. Kemudian dalam konsep satgas atau gugus tugas sebelumnya bahwa semua kebijakan itu ada tahapannya ada pra kondisi antara lain itu ada simulasi," ujarnya.
Doni mencontohkan simulasi itu bisa dilakukan dalam pembukaan bioskop. Namun, kata Doni, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini mengingat grafik angka konfirmasi positif virus Corona di DKI tinggi.
"Jadi kalau ada bioskop yang dibuka ya, perlu dimulai, perlu ada sosialisasi kan, ternyata kan sekarang tidak mungkin ya, bioskop dibuka, tidak mungkin kasusnya lagi tinggi," imbuh Doni.
Selain itu, dalam pra kondisi juga harus ditentukan waktu yang tepat. Berikut dengan bidang yang menjadi prioritas pertama ketika dibuka.
"Kedua adalah timing, kapan waktunya. Yang ketiga adalah prioritas bidang apa yang menjadi prioritas yang harus dibuka," tuturnya.
Tonton juga 'Tepis Polemik, Doni Monardo: Selalu Koordinasi dengan Seluruh Gubernur':
Doni menegaskan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap terjalin dengan baik. Ia pun menyebut sering bertukar pikiran dengan Anies dan gubernur lainnya untuk membahas perkembangan kasus virus Corona.
"Yang keempat, koordinasi pusat dan daerah, nah ini terjadi terus. Saya sering berkomunikasi secara rutin dengan seluruh gubernur di semua provinsi untuk selalu bertukar pikiran," ungkapnya.
"Yang terakhir monitoring dan evaluasi. Jadi kalau ada yang kira-kira perlu ada evaluasi ya perlu diubah ya, tahapan itu yang dilakukan selama konsep ini berjalan dengan baik, saya kira tidak perlu ada yang kita khawatirkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies menarik rem darurat di Ibu Kota untuk mengendalikan penularan virus Corona. PSBB ketat diberlakukan kembali seperti masa awal pandemi Corona.
"Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9).
