DKI Terapkan PSBB Ketat Mulai Besok, Pemkot Bogor Tetap Pilih PSBMK

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Minggu, 13 Sep 2020 20:06 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim (Foto: dok. Pemkot Bogor)
Bogor -

DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat mulai besok, 14 September. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan tidak akan mengikuti kebijakan Pemprov DKI itu.

"Pertama, Pemkot Bogor mendukung langkah yang diambil Pemprov DKI. Yang jadi pertanyaan apakah Bogor akan mengikuti PSBB seperti DKI? Nah, sejauh ini, Kota Bogor masih akan menerapkan PSBMK (pembatasan sosial berbasis mikro dan komunitas) karena ada beberapa pertimbangan," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat dihubungi, Minggu (13/9/2020).

Dedie menjelaskan Pemkot Bogor tetap akan menerapkan PSBMK lantaran tidak memiliki cukup anggaran. Sebab, menurutnya, untuk menerapkan PSBB ketat seperti DKI Jakarta, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Artinya, kalau ada perpanjangan seperti DKI, kan beberapa kegiatan menjadi terhenti. Misalnya tadi, restoran, kemudian sektor informal, perkantoran. Artinya, ada orang yang dirumahkan, orang yang tidak mendapatkan income dari jual-beli makanan, atau misalnya ojol, dan lain-lain. Kalau mereka tidak melakukan aktivitas perekonomian, pemerintah harus menyiapkan juga jaring pengaman sosial," lanjutnya.

"Kota Bogor sejauh ini belum mempunyai kemampuan menambah jaring pengaman sosial apabila kita lakukan PSBB seperti di DKI," sambung Dedie.

Dalam PSBMK Kota Bogor, kata Dedie, taman-taman masih ditutup. Ojek online (ojol) juga diperbolehkan beroperasi dengan memakai partisi untuk memberikan physical distancing antara driver dan konsumen.

Rumah makan, kafe, dan restoran diizinkan melayani makan di tempat atau dine in dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara itu, saat warga mengendarai mobil, bangku boleh diisi penuh asalkan seluruh penumpang memakai masker.

"Nah, ditambah untuk sektor formal, Kota Bogor membatasi sektor formal sampai pukul 18.00 WIB. Kemudian dilanjutkan sektor informal, kita batasi sampai pukul 21.00 WIB. Formal itu misalnya restoran, kafe, mal, pusat perdagangan, toko, itu formal. Informal itu PKL dan perdagangan mikro," ucap Dedie.

Meski begitu, Dedie mengatakan Pemkot Bogor siap memberikan bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta bila membutuhkan bantuan untuk menangani COVID-19. Misalnya seperti bantuan tenaga kesehatan hingga lokasi pemakaman umum.

"Apa saja? Mulai rumah sakit, ruang ICU, ruang isolasi bertekanan negatif, ruang OTG (orang tanpa gejala). Kemudian juga kalau memerlukan tenaga dan sampai apabila membutuhkan tempat pemakaman umum," tandas Dedie.

Tonton juga 'Bima Arya: 50% Warga Bogor Bingung COVID-19 Konspirasi atau Bukan':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/mae)