Pakta integritas mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) menjadi sorotan publik karena salah satu isinya adalah larangan terlibat politik praktis. Pihak UI menyebut dokumen yang berjudul 'pakta integritas' yang beredar itu bukanlah dokumen resmi UI.
"Dokumen berjudul 'pakta integritas' yang telah beredar di kalangan mahasiswa baru UI bukan merupakan dokumen resmi yang telah menjadi keputusan pimpinan UI," ujar Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
"Hal ini ditunjukkan antara lain dengan beredarnya beberapa versi dari dokumen dengan judul yang sama di kalangan masyarakat dan ketidaksesuaian format dokumen tersebut dengan format standar dokumen resmi UI," imbuhnya.
Amelita mengatakan pihak UI menyayangkan oknum yang menyebarkan pakta integritas mahasiswa baru itu, sehingga menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat.
"Pimpinan UI sangat menyayangkan penyebaran dokumen yang menyangkut kepentingan mahasiswa tersebut, yang telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan sivitas akademika UI maupun masyarakat," ucapnya.
Dia pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat pakta integritas ini. "Kami memohon maaf atas kerisauan dan ketidaknyamanan yang timbul, baik di kalangan sivitas akademika UI maupun masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, mahasiswa baru UI diwajibkan mengisi pakta integritas. Mahasiswa baru harus menandatangani pakta integritas itu di atas meterai Rp 6.000.
Salah satu poin yang disorot adalah poin yang berbunyi 'Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara'. Mahasiswa dilarang terlibat dalam politik praktis.
