Satgas Nasional Ungkap Persoalan Pendataan Okupansi RS di Jakarta

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 13 Sep 2020 07:32 WIB
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito (YouTube Sekretariat Presiden)
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito (Foto: dok. YouTube Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan alasan pemerintah pusat turun tangan mengatasi okupansi RSUD di Ibu Kota. Pemerintah pusat menilai ada persoalan pada pendataan okupansi yang belum real time dan terdata dengan baik.

"Masalahnya isunya yang muncul kan adalah katanya rumah sakit tidak cukup, rumah sakit tidak cukup, penuh, dan seterusnya," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat dihubungi, Sabtu (12/9/2020).

Wiku menjelaskan yang sesungguhnya terjadi adalah adanya permasalahan pada pendataan secara real time. Dia pun menyebut selama ini yang dilakukan Pemprov DKI adalah pengisian data secara manual sehingga tidak punya data real time terkait rumah sakit yang penuh atau yang tidak.

"Sebenarnya yang terjadi adalah tempat tidur yang ada untuk ruang isolasi atau ICU itu kan pendataannya belum real time, pendataan keterisiannya belum real time, belum interoperabilitas dari data atau sistem tentang keterisian tempat tidur rujukan COVID belum ada," papar Wiku.

"Akibatnya, tidak punya informasi tentang mana yang isi penuh, mana yang tidak, berapa yang terisi penuh. Modelnya masih manual, ditanya satu-satu gitu. Meskipun katanya ada sistem rujukan terpadu, kalau tidak diisi setiap saat, kan akhirnya kita nggak punya informasi soal itu, dan kalau itu tidak interoperable, tidak diketahui rumah sakitnya juga, tidak diketahui oleh dinasnya juga secara wilayah," sambungnya.

Akibatnya, Pemprov DKI akhirnya menyebut okupansi RSUD DKI Jakarta tinggi. Padahal, menurutnya, kondisi rumah sakit itu selalu dinamis, ada yang masuk dan keluar.

"Sehingga waktu itu terus bilang, wah penuh BOR-nya, padahal keterpakaian tempat tidur itu kan dinamis, sehari orang bisa masuk, sehari bisa keluar, yang masuk banyak yang keluar banyak juga, sembuh banyak, yang sebagian ada yang meninggal juga. Kan dinamis, dan dinamika itu yang nggak terbaca sehingga pada saat penuh, orang datang ke sini, itu kan ngabisin waktu, ketolak, pindah ke sini lagi ketolak lagi. Padahal, kalau ada sistemnya, kan langsung tahu yang kosong ada di mana, kan gitu. Nah, sistem itu nggak ada, dan kemarin itu terjadi seperti itu," tutur Wiku.

Selain itu, Wiku mengungkap ada persoalan pada sistem yang jelas untuk mendata ruangan mana yang sudah kosong dan terisi di rumah sakit. Kemudian rujukan rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya juga belum terintegrasi secara baik.

Tonton juga 'Respons Pemerintah Pusat soal PSBB DKI':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2