HNW Dorong Pemerintah Kebut Realisasi Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 16:43 WIB
HNW
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan rasa prihatinnya terkait jumlah korban COVID-19 yang menembus rekor baik dari kalangan masyarakat maupun tenaga medis. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk memaksimalkan usaha mengatasi penyebaran COVID-19, dengan memaksimalkan kepedulian serta keberpihakan kepada SDM kesehatan.

Adapun SDM kesehatan yang dimaksud oleh HNW adalah para dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit yang terus terlibat menolong korban COVID-19 dari sisi kesehatan. Apalagi dengan semakin banyaknya korban COVID-19 dari kalangan dokter, perawat dan RS, tentu sangat mengkhawatirkan.

HNW mengingatkan semua itu bisa dilakukan oleh Pemerintah dengan menyegerakan realisasi janji dan aturan yang telah diumumkan serta disepakati dengan DPR-RI. Lalu, dengan segera membayarkan insentif serta santunan untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menangani COVID-19, termasuk para dokter dan perawat yang meninggal akibat terinfeksi virus tersebut.

"Hal itu sangat mendesak mengingat lonjakan kasus dan jumlah korban yang meninggal terus bertambah. Dan itu membuat beban kerja serta beban psikologis para tenaga kesehatan dan rumah sakit semakin berat," ungkap HNW dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Menurut HNW, tenaga kesehatan makin banyak yang menjadi korban, dokter dan perawat yang masih aktif, terkuras tenaga dan mentalnya untuk menangani pasien COVID-19 yang terus berdatangan, sehingga pasti mereka kesulitan mengurus birokrasi administrasi terkait insentif itu. Menurutnya, pemerintah harus memudahkan dan jemput bola ke lapangan, agar para Tenaga Kesehatan tersemangati karena merasa mendapatkan perhatian yang serius dan jujur dari Pemerintah, ketika insentif yang sudah dijanjikan Pemerintah itu segera diberikan.

"Kalau Pemerintah bisa menegaskan siap membayarkan Rp 3 Triliun untuk pembayaran awal vaksin covid-19 dari Sinovac yang belum bisa dipastikan hasil uji klinisnya, wajarnya untuk para Dokter, Perawat dan RS, pemerintah bisa memberikan realisasi janjinya yang jumlahnya tentu jauh lebih sedikit daripada anggaran pembelian vaksin dari sinovac itu," tutur HNW.

Hidayat mengingatkan para Nakes sudah bekerja keras dan berkurban sehingga banyak yang wafat. Maka wajarnya janji Pemerintah kepada mereka berupa pemberian insentif dan santunan pada keluarga yang ditinggalkan harusnya segera dilaksanakan, mengingat hingga akhir Juni 2020 insentif yang disalurkan baru sebesar Rp 226 Miliar dan santunan untuk 47 dokter meninggal sebesar Rp 14,1 Miliar, dari total anggaran Rp 5,6 Triliun.

Menurut PB IDI sampai saat ini jumlah dokter yang sudah gugur lebih dari 100 orang dan menurut PPNSI jumlah perawat yang gugur mencapai 69 perawat. Adapun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR-RI, Sekretaris Utama BNPB menyampaikan kembali komitmennya untuk menjamin adanya bantuan dari Pemerintah bagi tenaga medis dan tenaga pendukung medis yang meninggal dunia akibat COCID-19, dan komitmen itu tercatat menjadi keputusan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI.

"Komitmen BNPB selaku pimpinan dalam satuan tugas COVID-19 seharusnya benar-benar dilaksanakan atau dapat mendorong untuk menyegerakan realisasi insentif dan santunan untuk Tenaga Kesehatan baik dokter maupun perawat, baik yang sudah gugur maupun yang masih terus aktif menangani korban COVID-19," jelas HNW.

Lebih lanjut, HNW menambahkan saat RDP tersebut BNPB menyatakan setiap dokter yang wafat akibat paparan COVID-19 akan diberikan santunan sebesar Rp 300 juta, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan 278/2020 tanggal 27 April 2020. Selain pemberian santunan, Keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga menyebutkan tiap Nakes yang memberikan pelayanan COVID-19 juga mendapat insentif per bulan sebesar Rp 15 juta untuk dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum, dan Rp 5 juta untuk tenaga medis lainnya.

"BNPB sudah menjamin insentif dan santunan Nakes akan segera disalurkan. Maka jangan sampai kendala administratif dan operasional masih dijadikan alasan belum terealisasinya komitmen Pemerintah itu," imbuh HNW.

Dirinya juga menuturkan COVID-19 sudah menyebar di Indonesia lebih dari 6 bulan, korban semakin membanyak bahkan menembus rekor, dan 59 negara sudah menutup pintu bagi WNI, 11 negara di antara menasehatkan warganya untuk tidak datang ke Indonesia. Dalam kondisi itu, sudah lebih 100 dokter dan 69 perawat yang wafat, banyak RS yang juga terdampak.

"Realisasi komitmen BNPB dan pemerintah itu diharapkan akan jadi angin segar yang menyemangati para tenaga jesehatan untuk mengatasi COVID-19. Karena itu akan dinilai sebagai penghormatan dan apresiasi terhadap dokter, perawat dan RS, para Pahlawan Kemanusiaan lawan COVID-19. Itulah yang dilakukan oleh banyak negara yang telah sukses mengatasi COVID-19", pungkas HNW.

(akn/ega)