'Di-Lockdown' 59 Negara, MPR: Gambarkan Ketidakpercayaan Internasional

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 22:49 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) melayangkan kritik penanganan COVID-19 sehingga menghadirkan ketakutan di masyarakat. Bahkan kini Indonesia di-lockdown oleh 59 negara.

"Bukan hanya WNI tidak diterima masuk ke 59 negara itu, bahkan ada 11 negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya untuk tidak pergi ke Indonesia, karena penyebaran COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

HNW menilai sikap banyak negara tersebut seharusnya menjadi koreksi dan intropeksi pemerintah melaksanakan kewajibannya, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menyelamatkan mereka dari masalah COVID-19 yang sudah menghadirkan darurat kesehatan nasional ini.

"Betul bahwa karena COVID-19, Indonesia pun memberlakukan hal sejenis kepada beberapa negara asing, tetapi jumlah negara yang 'me-lockdown' Indonesia itu terlalu banyak. Ini menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat Internasional terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia" ujarnya.


Lebih lanjut anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II (termasuk luar negeri) ini menuturkan Pemerintah Indonesia perlu melakukan koreksi dan memaksimalkan usaha serta meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah COVID-19.

Salah satunya dengan menghadirkan kejujuran data, kesatupaduan dan konsistensi kebijakan, serta profesionalitas yang bisa dipercaya oleh dunia internasional. "Ini juga terkait dengan marwah dan harga diri bangsa dan negara kita, selain pelaksanaan kewajiban melindungi seluruh WNI" tegasnya.

HNW mendesak agar Presiden Jokowi tampil terdepan, mengambil tanggung jawab sebagai kepala negara agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan soal penanganan COVID-19 bisa segera diselesaikan. Alhasil ada harmoni dan sinergi yang positif dan produktif antara pemerintah pusat (termasuk antara menteri) dengan pemerintah daerah.

"Tujuannya adalah supaya mereka lebih kompak dan satu kata dalam menangani wabah COVID-19 ini. Sehingga persoalan COVID-19 dengan berbagai dampaknya, termasuk ketidakpercayaan masyarakat internasional itu dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.


"Dan dengan itu penanganan COVID-19 bisa lebih efektif. Diharapkan dengan demikian kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia bisa segera pulih. Pemerintah harus betul-betul menjadi teladan dalam mengimplementasikan protokol COVID-19 agar rakyat percaya dan bisa diajak berkontribusi atasi COVID-19," jelasnya.

HNW mengkritik sikap pemerintah yang dalam situasi seperti sekarang, yaitu di-lockdown 59 negara, tetapi malah membuka pintu kedatangan TKA dari China yang tak lain merupakan negeri awal menyebarnya COVID-19.

HNW bilang Pemerintah terkesan diskriminatif, tak peka, dan tidak serius dengan fakta semakin banyaknya korban wabah COVID-19 di Indonesia. Bahkan di tengah ketidakpercayaan masyarakat internasional, justru Pemerintah ngotot memperlonggar aturan dengan menerima kedatangan WNA, khususnya TKA dari China.

"Meski dengan alasan investasi, belum tersedianya SDM untuk kerjakan proyek strategis nasional, bahkan ada pula wacana pemerintah untuk membuka kembali pariwisata di tengah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini meminta agar Pemerintah konsisten dan konsekuen untuk lebih serius, dengan Presiden Jokowi sendiri yang turun gunung memimpin langsung penanganan COVID-19 dan dampak-dampak kesehatan, sosial ekonomi, kepercayaan Internasional.


Selain itu, fokus menangani wabah ini dengan memaksimalkan dukungan untuk rumah sakit dan para tenaga kesehatan, anggaran penelitian vaksin, penegakkan aturan, dan memberikan pengayoman dan teladan kepada rakyat.

"Bila komitmen kepala negara sebagai penanggung jawab utama dilaksanakan, kekompakan aparat melaksanakan aturan bisa diwujudkan, RS dan tenaga kesehatan terposisikan dengan terhormat, sehingga bisa maksimal membantu korban yang terpapar COVID-19, dan laku-laku positif itu ditularkan kepada rakyat," ujarnya.

"Rakyat pun melihat keseriusan Pemerintah, Indonesia akan mempunyai harapan baru untuk dapat mengatasi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Sehingga Indonesia dan WNI-nya tidak lagi ditakuti, bahkan mendapatkan kembali kepercayaan internasional itu," pungkasnya.

(mul/ega)