PKS Tolak Ide PSBM di DKI, Nilai Tak Efektif di Wilayah Padat Penduduk

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 15:51 WIB
Logo PKS
Foto: Redaksi
Jakarta -

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju jika Pemprov DKI menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) yang disarankan oleh Satgas Penanganan COVID-19. PKS menilai PSBM hanya efektif jika berlaku di wilayah yang tak padat penduduk.

"Menurut saya, PSBM akan efektif di daerah atau area-area yang penduduknya tidak padat, seperti kompleks perumahan," kata anggota F-PKS, Abdul Azis, kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).

Menurut Abdul, justru wilayah yang saat ini menjadi klaster penyebaran adalah wilayah yang padat penduduk, sehingga dia ragu PSBM berjalan efektif di Jakarta.

"Pada kenyataannya dari data kelurahan dan RW yang menjadi klaster-klaster di DKI lebih banyak di daerah-daerah padat. Saya khawatir efektivitas PSBM tidak efektif di daerah-daerah di Jakarta," ujarnya.

Abdul menilai penerapan PSBB yang lebih tepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus Corona di Ibu Kota asalkan didukung oleh para pengusaha dan disiplin pribadi tiap-tiap orang.

"Saya kira PSBB lebih tepat untuk kendalikan COVID di Jakarta dengan catatan didukung pengusaha dan semua warga untuk disiplin pribadi dalam sebulan ke depan insyaallah akan lebih baik," tuturnya.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat dan akan memberlakukan PSBB total di Jakarta. PSBB ini akan berlaku mulai 14 September.

"Dalam rapat Gugus Tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) kemarin.

Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro.

"Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB, termasuk DKI Jakarta, untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik," kata Wiku saat konferensi pers secara virtual melalui akun YouTube Setpres, Kamis (10/9/2020).

(eva/elz)