Anies Putuskan PSBB Total, PKS DKI: Sudah Kita Ingatkan Sejak 2 Bulan Lalu

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 17:47 WIB
Petugas memeriksa penumpang di dalam kendaraan yang melintas di Posko Check Point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2020). PSBB diterapkan di Padang dan kabupaten/ kota lain di provinsi itu mulai Rabu (22/4/2020) hingga 5 Mei 2020 untuk menghentikan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan membatasi aktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker serta pembatasan jumlah penumpang kendaraan roda empat dan roda dua.
Foto Ilustrasi PSBB. (Iggoy el Fitra/Antara Foto)
Jakarta -

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total seperti awal pandemi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.

"Masyarakat dan pelaku usaha masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sekarang ini dampaknya malah tambah parah, jadi memang harus ada langkah nyata. Saya sudah sampaikan dari jauh-jauh hari, hal ini pasti akan terjadi jika masyarakat dan pelaku usaha tidak ada iktikad baik dalam menerapkan protokol kesehatan," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).

Yani menyebut keputusan Anies itu bertujuan baik. Yakni, untuk keselamatan warga Jakarta agar tidak semakin banyak yang terpapar virus Corona.

"Karena kami yakin sepenuhnya, kebijakan menarik rem darurat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta adalah untuk kepentingan dan keselamatan warga Jakarta," ucap Yani.

Lebih lanjut, Yani mengajak masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan. "Ayo kita putus dengan sungguh-sungguh mata rantai penyebaran wabah ini," katanya.

Yani menyebut PKS sebenarnya sudah lama mengingatkan agar pengetatan selama pandemi Corona diterapkan di DKI Jakarta. Namun PKS memaklumi keputusan Anies yang melakukan PSBB transisi untuk mengakomodasi pelaku usaha.

"PKS sudah mengingatkan dua bulan lalu, tapi ya melihat kenyataan kemarin perlu coba pelonggaran bagaimana ekonomi juga perlu berjalan," tutur Yani.

PKS menilai keputusan Anies kembali memberlakukan PSBB total di Jakarta sudah tepat. Sebab, penularan virus Corona sudah kian pesat di Ibu Kota.

"Pak gubernur itu sudah mengambil kebijakan yang tepat pada waktu lalu, untuk menampung aspirasi dunia usaha agar dunia ekonomi bisa berjalan. Tapi ini kan penyebaran virus corona semakin meningkat. Kondisi sekarang karena sudah begitu banyak korban kalau dibiarkan ini akan menimbulkan ada ketidakmampuan SDM kesehatan untuk menangani COVID-19," ucapnya.

"Rumah sakit terbatas segala macam, pak gubernur sudah maksimal bekerja, jadi kebijakannya sudah baik. Nah cuma memang kembali kepada disiplin warga. Makanya untuk mendisiplinkan masyarakat PSBB ini diterapkan kembali, jadi tidak ada kelonggaran," imbuh Yani.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19) semakin masif. Dengan adanya kebijakan itu, akan kembali dilakukan pengetatan di berbagai sektor.

"Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi masa transisi, tapi PSBB awal dulu," ujar Anies dalam video yang disiarkan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (9/9).

Menurutnya, kembalinya PSBB ke tahap awal itu karena kondisi Jakarta sudah mengkhawatirkan. Rem darurat ini mulai berlaku pada Senin (14/9).

"Kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, mulai Senin, 14 September, kegiatan perkantoran yang non esensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan, kegiatan usaha jalan terus, tapi kegiatan perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan," katanya.

(elz/imk)