.webp)
Polri akan meningkatkan patroli siber di Pilkada 2020. Hal itu untuk mencegah peredaran hoax dan kampanye hitam selama pilkada.
"Meningkatkan patroli siber terkait dengan pencegahan pengalaman kita pemilu-pemilu yang terdahulu kan banyak sekali terjadinya hoax, hate speech, black campaign," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers bertajuk 'Klaster Pilkada dan Antisipasi Mencegah Penyebaran COVID-19' yang ditayangkan di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (10/9/2020).
Diketahui, pada masa pandemi COVID-19 nantinya peserta pilkada akan banyak didorong melakukan kampanye virtual. Polri akan meningkatkan patroli di media sosial untuk menindak adanya kampanye hitam maupun hoax.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita ketahui teknologi informasi dijadikan media untuk kampanye," ujarnya.
Ketentuan tersebut telah dituangkan dalam surat telegram Kapolri terkait pilkada pada 7 September kemarin. Awi mengatakan kepada jajaran Polri juga diminta melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, dan stakeholder pilkada lainnya untuk mengupayakan pilkada berjalan aman, sejuk, dan aman dari COVID-19.
Awi menyebut Kapolri juga memerintahkan agar jajaran di polda ataupun polres mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait pilkada serentak yang terkait ketentuan yang mengatur protokol kesehatan. Selain itu, Awi mengatakan Kapolri juga meminta jajarannya melakukan pemetaan potensi kerumunan massa sehingga lokasi tersebut harus dipastikan sudah dilakukan sterilisasi dan menerapkan protokol kesehatan.
"Beliau memerintahkan untuk melakukan penggalangan kepada pasangan calon gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan deklarasi, deklarasi kesanggupan untuk menaati protokol kesehatan. Serta tidak henti-hentinya beliau melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan protokol kesehatan," paparnya.
Lebih lanjut, Kapolri juga telah mengeluarkan surat telegram untuk menunda proses hukum bagi pasangan calon yang diduga terlibat pidana. Akan tetapi, proses hukum akan tetap berjalan jika terkait kasus pidana pemilu maupun keamanan negara.
"Jadi memang kita dalam hal ini kehati-hatian juga kita jaga jangan sampai institusi Polri ini terseret ke ranah politik," ungkapnya.
Sementara itu, untuk menindak adanya pelanggar protokol kesehatan pada tahapan pilkada, Polri akan mengikuti undang-undang dan peraturan KPU (PKPU) yang berlaku. Ia mengatakan nantinya bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan akan ditegur oleh KPU sesuai dengan PKPU 6 tahun 2020, setelahnya KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk ditentukan sanksi pidana atau administrasi.
Kemudian, jika ditemukan adanya pidana, akan diproses kepolisian bersama kejaksaan dan Bawaslu di Sentra Gakkumdu. Awi mengatakan penegakan hukum juga akan bergantung pada status daerah, apabila sedang berstatus PSBB, maka dapat ditertibkan bersama dengan petugas Satpol PP.
"Kalau memang nanti dalam pentahapan itu melanggar aturan-aturan itu ya nanti kita kedepankan, Satpol PP untuk melakukan penegakan hukumnya, kemudian polisi dan TNI melakukan pengawasan, mengawal membantu terkait hal tersebut," ungkapnya.
"Kemudian juga kalau memang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidananya misalnya apabila ada melawan petugas yang berwenang, kemudian ada juga misalnya tidak menaati perintah petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugas itu ada Pasal 212 dan 218 di KUHP," paparnya.
(yld/imk)
