Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut laporan anggaran itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Riza membuka komunikasi dengan DPRD DKI apabila ada yang merasa kurang.
"Semua sesuai mekanisme dan aturan. Ada teman-teman yang merasa kurang, silakan dikomunikasikan, ada salurannya, ada mekanismenya," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020).
Dia meminta Fraksi DPRD DKI, yang tidak sepakat dengan laporan anggaran yang disampaikan, menyampaikannya kepada pimpinan DPRD DKI. Kemudian, akan diteruskan kepada Pemprov DKI melalui pimpinan DPRD DKI.
"Silakan disampaikan ke fraksi, fraksi ke pimpinan DPRD dan diteruskan ke kami," katanya.
Sebelumnya, Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan alasan fraksinya WO dari ruang rapat adalah tak ada transparansi anggaran oleh Pemprov DKI.
Jupiter mengatakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Menurutnya, temuan NasDem di lapangan, tak sedikit warga DKI yang mengeluhkan mengenai air bersih.
"Nah, jadi laporan yang mau disahkan itu ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Contoh misalnya di Jakarta barat itu masih banyak warga yang mencuci dengan air kali. Bayangkan nggak, dengan APBD yang begitu besar, Rp 89 triliun, tapi Pak Gubernur tidak bisa mengurangi kemiskinan di Jakarta ini, bahkan masih banyak warga yang sulit mendapatkan air bersih dengan APBD yang begitu besar. Pak Gubernur tidak memikirkan hal yang begitu. Menurut saya, ini bukan hal yang sulit," imbuh Jupiter. (man/gbr)
