.webp)
Fraksi Golkar, NasDem, PAN dan PSI DPRD DKI Jakarta memilih untuk walkout atau meninggalkan ruang rapat saat Rapat Paripurna (Rapur) pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019. Keempat fraksi memilih WO dari ruang rapat karena menganggap laporan anggaran itu tidak transparan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada setiap fraksi untuk menyampaikan ke pimpinan DPRD DKI.
"Silakan disampaikan ke fraksi, fraksi ke pimpinan DPR dan diteruskan ke kami," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza mengatakan, Pemprov DKI terbuka dalam komunikasi dengan DPRD.
"Prinsipnya kami selalu senang, selalu bersedia, berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi positif dengan DPRD," katanya.
Sebelumnya ada empat fraksi yang keluar dari ruang rapat, yakni PAN, Golkar, NasDem, dan PSI. Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda mengatakan alasan PAN WO dari rapat paripurna itu adalah tidak ada transparansi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI.
Untuk itu, PAN menolak PA2APBD DKI 2019.
"Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detail pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9).
Menurutnya, Pemprov DKI harus senantiasa menyampaikan laporan keuangannya kepada DPRD DKI. Hal itu karena Pemprov DKI dalam bekerja menggunakan uang rakyat.
"DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di Pasal 4 PP 58 Tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami Dewan, yang merupakan representasi rakyat," ucapnya.
Tonton video 'Support Kendaraan Listrik, Pemprov DKI: Pengecualian Aturan Gage':
