Ketua MPR Terima Brevet Warga Kehormatan dari Badan Intelijen Negara

Nurcholis Maarif - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 16:45 WIB
MPR
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan brevet warga kehormatan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Penghargaan tersebut disematkan secara langsung oleh Kepala BIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Sebelumnya, pada bulan Juli tahun 2018 Bamsoet juga pernah mendapatkan brevet warga kehormatan dari TNI Angkatan Laut (AL). Bamsoet bilang menjadi warga kehormatan di dua institusi resmi negara, BIN dan TNI AL, merupakan amanah besar yang harus dijaga sekaligus menjadi tambahan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negara.

"Menjadi warga kehormatan bukanlah sekadar prestasi, melainkan terdapat tanggung jawab yang perlu dijaga. Khususnya dalam menjaga tindak tanduk, sikap, serta perilaku, agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020).

Hal itu diucapkannya usai menerima Brevet Warga Kehormatan BIN di acara Inaugurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno di STIN, Sentul, Bogor.

Ketua DPR RI ke-20 ini meyakini peningkatan statuta akan sejalan dengan peningkatan hasil peserta didik STIN, sebagai salah satu penyedia sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesional di bidang intelijen.

Ia mengatakan terlebih di era post-truth sekarang ini yang menuntut kinerja intelijen yang lebih melek teknologi, lebih teliti dalam mengamati, serta lebih akurat dalam menganalisa.

Bamsoet meyakini STIN-BIN di bawah kepemimpinan Jend Pol Purn Prof DR Budi Gunawan akan berkembang menjadi sekolah intelejen berkelas internasional dengan kemampuan setara sekolah-sekolah intelejen terkenal di dunia.

"Tentu saja dengan tidak melupakan peran intelijen konvensional untuk menyajikan informasi dan analisis guna keperluan operasi militer negara, rencana kontinjensi, maupun kebijakan pertahanan negara. Maupun mendeteksi secara dini berbagai bentuk ancaman, baik yang potensial dan faktual, yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan selain terorisme, radikalisme, konflik perbatasan, separatisme, maupun konflik horizontal, vertikal, dan diagonal, ancaman terbesar bangsa Indonesia juga terdapat di spionase, subversi, dan sabotase yang ditenggarai terjadi karena intervensi asing.

Oleh karena itu, kata Bamsoet, SDM intelijen harus kuat, dengan mengedepankan asas profesional, kerahasiaan, kompartementasi, koordinatif, dan integratif.

"Intelijen yang kuat adalah landasan dalam mengambil berbagai kebijakan strategis yang berdampak pada masa depan bangsa," tuturnya.

"Karenanya, SDM yang berada di dunia intelijen bukanlah orang sembarangan. Melainkan sudah teruji dan terbukti sejak mengeyam pendidikan. STIN punya tanggung jawab besar melahirkan SDM intelijen yang handal," jelas Bamsoet.

Bamaoet mengatakan salut dan angkat topi kepada para taruna-taruni dan para perwira intelejen yang telah memilih jalan sunyi, namun sangat dibutuhkan negara.

"Jalan sunyi yang saya maksud adalah seorang intelejen jika berhasil tidak dipuji, jika gagal dicaci maki. Jika hilang tak akan dicari, jika mati tak ada yang mengakui," kata Bamsoet menirukan slogan Badan Intelejen Negara (BIN).

(akn/ega)