Pemprov DKI Jawab soal Tak Akomodir Pokir DPRD: Kami Ikuti Aturan

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 16:23 WIB
Wagub DKI Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Ahmad Riza Patria (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Empat fraksi DPRD DKI melakukan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI untuk mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin kemarin. Empat fraksi itu adalah Golkar, PAN, NasDem, dan PSI.

Fraksi Golkar DPRD DKI menyebut salah satu alasan melakukan WO adalah Pemprov DKI tak mengakomodasi pokok-pokok pikiran anggota Dewan. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan itu semua sudah ada mekanismenya.

"Semua ada mekanismenya. Semua fraksi sudah tahu aturannya," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020).

Riza mengaku Pemprov DKI selama ini telah mengikuti aturan yang ada. Menurutnya, mengenai pokir itu diselesaikan di internal DPRD DKI terlebih dahulu, kemudian diserahkan ke Pemprov DKI.

"Kami mengikuti aturannya, regulasi. Selesaikan (pokir) di internal DPRD, lalu ke Pemprov," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan alasan fraksinya memilih WO adalah tak ada transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Selain itu, Baco menyebut pinjaman dana Rp 12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga tak pernah dikonsultasikan dengan DPRD DKI.

"Tidak ada penjelasan dan transparansi dari eksekutif terkait penggunaan dana silpa tahun 2019. Pinjaman Rp 12,5 triliun ke pusat oleh Gubernur juga nggak pernah dikonsultasikan dengan legislatif," ujar Baco, Selasa (8/9).

Tonton video 'Perbandingan Jumlah Kasus Covid-19 di 5 Pulau Besar Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2