Walkout Paripurna DPRD DKI, Golkar: Anies Tak Akomodir Pokir!

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 10:13 WIB
Kursi di rapat paripurna DPRD banyak yang kosong karena 4 fraksi walkout
Kursi di rapat paripurna DPRD banyak yang kosong karena empat fraksi walkout. (M Ilman/detikcom)
Jakarta -

Empat fraksi DPRD DKI melakukan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI untuk mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin kemarin. Empat fraksi itu adalah Golkar, PAN, NasDem, dan PSI.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan alasan fraksinya memilih WO adalah tak ada transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Selain itu, Baco menyebut pinjaman dana Rp 12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga tak pernah dikonsultasikan dengan DPRD DKI.

"Tidak ada penjelasan dan transparansi dari eksekutif terkait penggunaan dana SILPA tahun 2019. Pinjaman Rp 12,5 triliun ke pusat oleh Gubernur juga nggak pernah dikonsultasikan dengan legislatif," ujar Baco, Selasa (8/9/2020).

Menurutnya, cara yang dilakukan Pemprov DKI tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga menimbulkan adanya dugaan yang tidak sehat dilakukan oleh Pemprov DKI.

"Nah, cara-cara ini sebenarnya nggak boleh terjadi, sehingga kami berpikir ini sudah tidak sehat. Kalau Gubernur dan eksekutif sudah tidak melaksanakan dan tidak menghargai anggota Dewan, ya maka kita juga punya sikap untuk juga bisa menolak apa yang dibuat oleh Gubernur. Intinya itu," ucapnya.

Alasan lainnya, Baco menilai Pemprov DKI tidak mempunyai niat baik untuk bekerja sama dengan DPRD DKI. Sebab, aspirasi yang disampaikan DPRD DKI tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI.

"Tanda kutip tidak punya niat baik untuk bekerja sama dengan legislatif. Sudah satu tahun kita dilantik di sini dan sudah tiga kali reses, banyak juga aspirasi yang kita sampaikan tidak diwujudkan dengan eksekutif. Pokir (pokok-pokok pikiran) juga yang menjadi hak anggota Dewan sebagai alat untuk membantu masyarakat bawah terkait usulan-usulan juga tidak diakomodir. Tidak ada penghargaan dari eksekutif untuk legislatif," katanya.

"Tuntutan kami itu sebenarnya supaya Pak Gubernur nggak kerja sendiri, hargai legislatif dan kembalikan hak Dewan untuk bisa membantu masyarakatnya, yaitu pokir," imbuh Baco.

Tonton juga video 'Anies Sebut Angka Positif COVID-19 di Jakarta Mengkhawatirkan':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2