Walkout Paripurna DPRD DKI, Golkar: Anies Tak Akomodir Pokir!

Walkout Paripurna DPRD DKI, Golkar: Anies Tak Akomodir Pokir!

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 10:13 WIB
Kursi di rapat paripurna DPRD banyak yang kosong karena 4 fraksi walkout
Kursi di rapat paripurna DPRD banyak yang kosong karena empat fraksi walkout. (M Ilman/detikcom)
Jakarta -

Empat fraksi DPRD DKI melakukan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI untuk mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin kemarin. Empat fraksi itu adalah Golkar, PAN, NasDem, dan PSI.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan alasan fraksinya memilih WO adalah tak ada transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Selain itu, Baco menyebut pinjaman dana Rp 12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga tak pernah dikonsultasikan dengan DPRD DKI.

"Tidak ada penjelasan dan transparansi dari eksekutif terkait penggunaan dana SILPA tahun 2019. Pinjaman Rp 12,5 triliun ke pusat oleh Gubernur juga nggak pernah dikonsultasikan dengan legislatif," ujar Baco, Selasa (8/9/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, cara yang dilakukan Pemprov DKI tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga menimbulkan adanya dugaan yang tidak sehat dilakukan oleh Pemprov DKI.

"Nah, cara-cara ini sebenarnya nggak boleh terjadi, sehingga kami berpikir ini sudah tidak sehat. Kalau Gubernur dan eksekutif sudah tidak melaksanakan dan tidak menghargai anggota Dewan, ya maka kita juga punya sikap untuk juga bisa menolak apa yang dibuat oleh Gubernur. Intinya itu," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Alasan lainnya, Baco menilai Pemprov DKI tidak mempunyai niat baik untuk bekerja sama dengan DPRD DKI. Sebab, aspirasi yang disampaikan DPRD DKI tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI.

"Tanda kutip tidak punya niat baik untuk bekerja sama dengan legislatif. Sudah satu tahun kita dilantik di sini dan sudah tiga kali reses, banyak juga aspirasi yang kita sampaikan tidak diwujudkan dengan eksekutif. Pokir (pokok-pokok pikiran) juga yang menjadi hak anggota Dewan sebagai alat untuk membantu masyarakat bawah terkait usulan-usulan juga tidak diakomodir. Tidak ada penghargaan dari eksekutif untuk legislatif," katanya.

"Tuntutan kami itu sebenarnya supaya Pak Gubernur nggak kerja sendiri, hargai legislatif dan kembalikan hak Dewan untuk bisa membantu masyarakatnya, yaitu pokir," imbuh Baco.

Tonton juga video 'Anies Sebut Angka Positif COVID-19 di Jakarta Mengkhawatirkan':

[Gambas:Video 20detik]



Sebelumnya, fraksi-fraksi yang menolak pengesahan P2APBD DKI 2019 memutuskan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna pada Senin (7/9). Fraksi yang memutuskan walkout itu Golkar, PAN, NasDem, dan PSI. Mereka memutuskan tidak melanjutkan mengikuti rapat paripurna.

"Golkar menolak PA2APBD, izinkan Golkar walkout," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Setelah itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, NasDem, dan PSI menyusul dengan keluar dari ruang rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruang sidang.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads