.webp)
Keberadaan ambulans laut sebagai inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dinilai tidak efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berdomisili di pulau. Penggunaan ambulans laut jarang dipakai masyarakat pulau dan menyedot anggaran yang boros.
"Jadi kita itu harus siapkan bahan bakar Pertalite jika ingin menggunakan ambulans laut, sementara harga Pertalite di pulau Rp 10.000/liter dan pemakaiannya kira-kira sekitar 60-70 liter dan itu hanya dari Pulau Barrang Lompo saja ke Makassar," kata Kepala Puskesmas Barrang Lompo Kota Makassar dr Faisal di Makassar, Selasa (8/9/2020) seperti dilansir Antara.
Penggunaan bahan bakar yang tinggi dan biaya bagi pengemudi jadi beberapa kendala sehingga penggunaan ambulans laut tidak begitu optimal bagi warga pesisir. Sementara anggaran yang disiapkan Dinas Kesehatan Kota Makassar hanya berkisar Rp 5 juta per bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini pengadaan wali kota, saat ini tetap dipakai tapi kurang efektif karena boros biaya. Anggarannya itu dari dinas dan kita tidak dibebankan ke pasien," katanya.
Selain itu ambulans laut dianggap tidak efisien karena dengan ongkos besar hanya mampu membawa satu pasien bersama sekitar tiga-empat orang anggota keluarganya. Kondisi ini membuat akses penggunaan ambulans laut tidak cukup mudah bagi sedikitnya enam pulau di wilayah Puskesmas Barrang Lompo.
Adapun enam pulau tersebut yakni Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kudingareng, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bonetambu dan Pulau Lajukan.
Saat ini, kata dr Faisal, pada penggunaan ambulans laut yakni pertama untuk rujukan pasien gawat darurat, kedua untuk Puskesmas keliling yang menggunakan ribuan liter bahan bakar untuk menjangkau beberapa pulau, sedangkan dana yang disiapkan hanya Rp5 juta.
Ambulans laut ini kerap bertengger di dermaga Pulau Barrang Lompo dan sangat jarang digunakan masyarakat setempat, terlebih warga di pulau lainnya.
"Sebenarnya bisa menelepon ketika memang dibutuhkan tapi prosesnya lama karena diisi bensin dulu, mencarikan pengemudinya. Jadi untuk kegiatan yang bisa direncanakan itu tidak bisa, belum lagi perawatannya. Makanya ambulans laut ini tidak efektif," ujar dr Faisal.
"Kasihan juga negara kalau terlalu boros penggunaannya dan tidak efektif melayani masyarakat. Apalagi kami juga tidak pernah menagih ke masyarakat kalau ini dipakai," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, FD Manaba. Dia mengatakan ambulans laut belum pernah digunakan untuk melayani warga pulau dalam akses kesehatan sejak ambulans laut diserahkan oleh Pemprov Sulsel tahun 2019.
"Persoalannya karena tidak ada biaya operasional, jadi selama ini hanya digunakan untuk simulasi untuk menjaga mesinnya tidak rusak tetapi belum pernah dipakai untuk warga pulau," katanya.
Ambulans laut ini, kata dia baru direncanakan anggaran operasionalnya pada tahun 2021.
