Pelaku Curanmor di Jakbar Miliki Senpi Rakitan, Polisi: Buat Tagih Utang

Yogi Ernes - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 19:25 WIB
Polisi tangkap pencuri motor di Jakbar
Polisi menangkap kawanan pencuri motor di Tamansari, Jakarta Barat. (dok. Istimewa)
Jakarta -

Salah satu pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Tamansari, Jakarta Barat, kedapatan memiliki senjata api. Tersangka AS (22) mengaku tidak pernah menggunakan senpi saat mencuri motor, melainkan untuk menagih utang.

Kapolsek Tamansari AKBP Abdul Ghafur mengungkapkan senjata api rakitan tersebut ternyata hasil pemberian rekan AS berinisial G yang berada di Lampung. Pelaku AS juga diberi uang Rp 20 juta oleh G untuk melakukan sebuah pekerjaan.

"Senjata api tersangka AS peroleh dari seorang temannya yang ada di Lampung berinisial G. Dia menitipkan senjata api dan memberikan uang 20 juta kepada AS untuk mencari seseorang yang memiliki masalah dengan G," kata Ghafur dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa (8/9/2020).

Hasil pemeriksaan, tersangka AS ditugasi G mencari seseorang yang memiliki masalah piutang dengan dirinya. Berbekal senjata api dan uang tersebut, tersangka AS pun berupaya mencari orang yang bermasalah dengan G tersebut.

Namun, hingga dirinya ditangkap, tersangka AS tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud oleh G tersebut. Senjata api itu, kata Ghafur, juga tidak pernah digunakan oleh AS selama ini.

Terkait apakah tersangka AS juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran, polisi enggan berspekulasi. Ghafur mengatakan pihaknya belum menemukan indikasi ke arah itu.

"Kalau pembunuh bayaran kita belum bisa memastikan karena belum terjadi. Tapi yang jelas fakta yang kami temukan, bahwa dia diberikan senjata dan uang 20 juta untuk mencari seseorang dan sampai sekarang orang itu belum ditemukan pelaku," ungkap Ghafur.

Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku ini dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Lalu tersangka AS juga dijerat dengan kepemilikan senjata api dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara.

(mea/mea)