Pengacara Heran KPK Ngotot Usut Kasus Korupsi Tanah Kuburan Wabup OKU

Raja Adil Siregar - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 12:26 WIB
Poster
Ilustrasi korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Ogan Komering Ulu -

KPK memastikan proses hukum dugaan korupsi tanah kuburan dengan tersangka Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar, yang juga maju lagi dalam Pilkada 2020, tetap jalan. Pihak Johan Anuar heran KPK terlihat seolah ngotot.

"Kenapa KPK ini ngotot banget? Jadi surat pelimpahan saja tidak mau berikan. Dari mana kami anggap KPK ini berwenang kalau surat saja tidak berani memberikan, baik kuasa hukum atau Pak Johan Anuar," kata kuasa hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati, kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Titis mengatakan tidak dijelaskan apakah KPK harus memberi surat pemberitahuan ketika terjadi pengambilalihan kasus atau tidak. Namun Johan dan kuasa hukum sebagai pihak terkait mengaku perlu mendapat kepastian hukum.

"Memang aturan tidak dijelaskan, tapi pada Pasal 10 itu sudah jelas bahwa jika kasus dilimpahkan KPK, semua berkas, tersangka harus diserahkan ke KPK, karena tersangka sudah ditahan, tidak dilimpahkan, dan kami sebagai pihak terlibat tetapi tidak pernah dilibatkan," kata Titis.

Baik Johan Anuar maupun Titis hingga saat ini tidak tahu sampai di mana kasus tersebut. Sebab, beberapa waktu lalu penyidik KPK juga datang memeriksa Johan Anuar dan puluhan orang lain sebagai saksi.

"Apakah ini sifatnya supervisi pengambilalihan atau pengambilalihan seperti apa. Supervisi ini seperti apa harus jelas, kan Pak Mahfud juga bilang jangan supervisi jadi tidak jelas," katanya.

"Supervisi ini juga harus dijelaskan dalam pertimbangan. Kalau dibilang bahwa polda tidak baik, tidak mampu, ya buktikan dong. Tersangka sudah ditahan, dan tersangka kenapa yang dikorbankan," katanya.

Titis meminta KPK dan Polda Sumsel terbuka menangani kasus Johan Anuar. Apalagi kliennya itu kini tengah maju dalam Pilkada OKU 2020 dan pendaftarannya sudah diterima KPU.

Sebelumnya, KPK memastikan proses hukum tersangka korupsi tanah kuburan yang juga Wakil Bupati OKU Johan Anuar tetap akan diusut. Proses hukum disebut tidak akan tertunda meskipun Johan Anuar maju di Pilkada Serentak 2020 yang telah diprediksi sebagai calon tunggal bersama Kuryana Aziz.

"KPK tidak masuk wilayah proses politik karena bukan ranah KPK. Namun prinsipnya bahwa penanganan perkara oleh KPK tidak ditunda oleh karena ada Pilkada tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.

Johan Anuar kembali maju sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi Kuryana Aziz, yang merupakan bupati petahana. Bakal paslon ini bakal melaju ke Pilkada 2020 tanpa lawan alias calon tunggal.

Kuryana Aziz-Johan Anuar telah mendaftar ke KPU pada Jumat (4/9/2020) dengan memborong dukungan dari 12 partai politik. Ke-12 partai itu adalah PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDIP, NasDem, dan Hanura.

(ras/haf)