Wakil Ketua MPR Ini Sarankan Masyarakat Dapat Pendidikan Politik

Angga Laraspati - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 11:14 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan masyarakat perlu diberikan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses dan dampaknya. Selain itu, pendidikan politik dinilai dapat menekan praktik oligarki dalam kontestasi politik.

Dalam diskusi daring bertema "Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktiknya di Indonesia" yang digelar Komnas HAM, kemarin (7/8), politikus yang akrab disapa Rerie tersebut mengatakan dalam kontestasi politik di Indonesia sudah ada sejumlah aturan yang menjamin kesamaan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum.

Peraturan tersebut antara lain tertuang dalam UUD 1945, pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pemimpin yang tepat, seringkali masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan segelintir orang yang mengarahkan pilihannya pada calon tertentu dalam satu proses kontestasi politik," ujar Rerie dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020).

Adapun peraturan tentang hak warga untuk memilih tertuang di dalam UUD 1945, antara lain pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada seharusnya tidak ada lagi disparitas dalam bentuk SARA, yang seringkali mengemuka dalam proses kontestasi politik.

"Hak dipilih dan memilih warga negara dibuka seluas-luasnya oleh undang-undang yang ada saat ini," tuturnya.

Meski begitu, menurut Legislator Partai NasDem itu, dengan kondisi pemahaman masyarakat yang sangat terbatas dalam masalah politik dan kepemimpinan bangsa saat ini, praktik oligarki tidak akan pernah pergi dari sistem perpolitikan Indonesia.

Ia menambahkan, berdasarkan kondisi tersebut selain proses pendidikan politik, persyaratan para kandidat pemimpin di tingkat daerah dan nasional perlu dilengkapi. Ini dilakukan agar proses seleksi kandidat dalam kontestasi sebagai pemimpin di daerah dan nasional menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang memadai.

"Kita tidak bisa menyalahkan partai politik saja dalam konteks munculnya praktik oligarki dalam kontestasi politik. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif bahwa proses kontestasi politik di Indonesia juga dipengaruhi aspek sosial kultural," ungkap Rerie.

Karena itu untuk mencari solusi agar pelaksanaan kontestasi politik di Tanah Air lebih demokratis, ia mengusulkan agar jangan hanya menemukan kesalahan semata dari sistem yang ada. Lebih dari itu, harus secara bersama segera mencari solusi untuk membenahi sistem politik saat ini.

Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik menegaskan hak dipilih dan memilih juga sudah ada dalam UU Hak Asasi Manusia dan pemilu merupakan bagian mekanisme pemenuhan hak asasi manusia.

"Hak dipilih dan memilih setiap warga negara merupakan bagian dari equality of right," tutur Ahmad.

Hadir pula sebagai narasumber di acara tersebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

(prf/ega)