Masukan Wakil Ketua MPR soal Program Prioritas Pendidikan Nasional

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 13:15 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
Foto: Istimewa
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar program prioritas pendidikan nasional memperhitungkan kesiapan sejumlah sektor pendukung yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, program ini perlu kolaborasi yang kuat antarinstansi.

"Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (7/9/2020).

Tujuh program prioritas pendidikan itu di antaranya terkait pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, serta pemajuan budaya dan bahasa.

Menurutnya terkait program digitalisasi sekolah, di tengah masih terbatasnya jaringan internet di Tanah Air, merealisasikan program digitalisasi sekolah perlu perencanaan yang matang dan kerja sama antar instansi yang kuat antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang menangani infrastruktur komunikasi atau telekomunikasi.

"Kemendikbud harus tuntas dalam mempersiapkan program digitalisasi sekolah. Jangan sampai program prioritas ini menjadi program yang terbengkalai karena infrastrukturnya belum siap," jelas Legislator Partai NasDem itu.

Rerie menuturkan realisasi digitalisasi sekolah perlu pelaksanaan program yang serentak dan paralel dengan sejumlah program dari institusi di luar Kemendikbud. Persiapan sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan ketersediaan perangkat gadget yang tepat, menurut Rerie, juga perlu dipersiapkan agar digitalisasi sekolah tidak hanya gagah sebagai program saja, tetapi gagap dalam realisasinya. Demikian juga dengan revitalisasi pendidikan vokasi yang sangat memerlukan updating kebutuhan pasar kerja yang ada di dunia industri.

"Kerja sama yang erat dengan para pelaku industri atau asosiasi industri sangat diperlukan agar antara kebutuhan dan pasokan SDM yang berkualitas bisa sesuai," ucapnya

Jadi, tegas Rerie, secara umum pelaksanaan program prioritas pendidikan tidak hanya mengalokasikan anggaran. Lebih dari itu, harus tercipta kolaborasi yang harmoni antar kementerian, dunia bisnis, dan para pemangku kepentingan lainnya agar program prioritas benar-benar diprioritaskan dalam merealisasikannya.

"Jangan sampai program prioritas malah membuat frustasi dalam mewujudkannya, karena tak kunjung terealisasi," pungkasnya.

(prf/ega)